Mengarusutamakan Peran Kaum Sarungan

(MI/Seno)

MUKTAMAR Ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang telah usai. KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih memimpin PBNU untuk masa khidmah 2026–2031. Akan tetapi, sejarah tidak akan mengingat sebuah muktamar semata dari siapa yang terpilih. Ia akan dikenang dari perubahan apa yang dilahirkan sesudahnya.

Pertanyaan itu jauh lebih penting ketika NU memasuki abad keduanya. Jika generasi terdahulu menghadapi kolonialisme dan mempertahankan republik, generasi kaum sarungan hari ini menghadapi medan perjuangan berbeda: ketimpangan ekonomi, disrupsi digital, kecerdasan artifisial, krisis ekologis, kompetisi global, hingga fragmentasi sosial. Medan khidmah berubah, maka instrumen perjuangannya pun harus berubah. Di balik sarung yang sering diasosiasikan dengan tradisionalitas sesungguhnya tersimpan salah satu infrastruktur sosial terbesar Indonesia. Pesantren, madrasah, masjid, majelis taklim, jaringan kiai-santri dan alumni, perguruan tinggi, organisasi sosial, hingga unit-unit ekonomi membentuk jejaring kepercayaan yang menjangkau masyarakat sampai akar rumput. Tantangan abad kedua NU karena itu bukan lagi sekadar memperbesar organisasi, melainkan memperbesar dampaknya bagi bangsa.

MODAL SOSIAL KE PRODUKTIF

Robert Putnam melalui konsep social capital menunjukkan bahwa kemajuan masyarakat tidak hanya ditentukan modal finansial dan institusi formal. Kepercayaan, jejaring, dan kemampuan bekerja bersama merupakan modal pembangunan yang sama berharganya.

Kaum pesantren memilikinya dalam skala luar biasa. Relasi kiai-santri, jaringan alumni, tradisi gotong royong, dan kedekatan dengan masyarakat membentuk trust infrastructure yang bahkan tidak mudah dibangun oleh negara ataupun korporasi. Namun, di situlah paradoksnya. Besarnya modal sosial dan kultural kaum sarungan belum sepenuhnya terkonversi menjadi modal produktif. Kita memiliki jutaan santri, tetapi belum cukup banyak santripreneur yang membangun perusahaan berskala besar. Kita mempunyai ribuan pesantren, tetapi belum banyak yang berkembang menjadi pusat inovasi, industri halal, pertanian modern, ekonomi hijau, teknologi, ataupun pusat riset. Jaringan sosialnya luas, tetapi belum sepenuhnya tersambung menjadi rantai nilai ekonomi. Dengan kata lain, kita memiliki network, tetapi belum sepenuhnya menjadi economic ecosystem; memiliki trust, tetapi belum optimal menjadi productive capital. Inilah salah satu agenda terbesar abad kedua NU.

MOMENTUM KEPEMIMPINAN BARU

Terpilihnya Gus Kikin membuat agenda tersebut menemukan momentum yang menarik. Ia tumbuh dari tradisi pesantren sebagai pengasuh Tebuireng, tetapi sekaligus memiliki pengalaman panjang dalam dunia usaha, termasuk sektor energi. Pertemuan pengalaman pesantren dan entrepreneurship itu membawa simbolisme penting: masa depan pemberdayaan umat tidak cukup hanya berbicara tentang distribusi kesejahteraan, tetapi juga penciptaan kemakmuran.

Namun, kepemimpinan baru tidak semestinya dibebani kultus personal. Latar belakang seorang pemimpin hanyalah peluang. Ukurannya tetap terletak pada apakah organisasi mampu membangun institusi yang bertahan melampaui periode kepemimpinannya.

Karena itu, agenda ekonomi NU perlu bergerak melampaui slogan kemandirian ekonomi umat. Besarnya warga nahdliyin memang merupakan market power. Akan tetapi, warga NU tidak boleh berhenti menjadi pasar. Mereka harus semakin banyak menjadi produsen, entrepreneur, profesional, inovator, investor, dan pemilik aset produktif. Transformasi ekonomi terjadi ketika market power dapat dikonversi menjadi productive power.

Untuk itu, pemberdayaan tidak cukup berupa pelatihan UMKM, bantuan modal, atau kegiatan ekonomi sporadis. Yang dibutuhkan ialah arsitektur ekonomi yang menghubungkan pesantren, koperasi, UMKM, pengusaha, dan profesional nahdliyin, perguruan tinggi, lembaga keuangan, zakat-wakaf, teknologi, serta jaringan alumni ke dalam rantai nilai. Bayangkan apabila ribuan pesantren terkoneksi dalam ekosistem produksi dan perdagangan; UMKM pesantren masuk rantai pasok industri halal; koperasi dikelola dengan teknologi dan tata kelola modern; wakaf membiayai aset produktif; santri terbaik memperoleh akses kepada sains, AI, dan keterampilan masa depan; sementara pengusaha serta profesional nahdliyin menjadi mentor, investor, sekaligus pembuka akses pasar. Pesantren dengan demikian tidak hanya menghasilkan pencari kerja, tetapi juga pencipta pekerjaan.

SARUNGAN DIVIDEND KE NATIONAL DIVIDEND

Indonesia mengenal demographic dividend. Sudah waktunya kita berbicara tentang sarungan dividend: manfaat pembangunan yang lahir ketika besarnya ekosistem pesantren berhasil dikonversi menjadi modal manusia, sosial, ekonomi, dan intelektual. Game changer-nya bukan semata tambahan anggaran. Ia terletak pada transformasi kapasitas dan konektivitas. Santri masa depan harus mampu membaca kitab sekaligus data, memahami fikih sekaligus teknologi finansial, menjaga tradisi sekaligus menciptakan inovasi. Pesantren dapat berkembang menjadi simpul koperasi modern, inkubator bisnis, pusat sertifikasi halal, smart farming, energi terbarukan, literasi digital, hingga pengelolaan zakat dan wakaf produktif.

Modernisasi pesantren karena itu tidak berarti mengganti sarung dengan jas atau meninggalkan kitab untuk algoritma. Yang diperlukan ialah modernisasi kapasitas tanpa tercerabut dari akar nilai. Lebih jauh, sarungan dividend tidak boleh berhenti menjadi dividen ekonomi bagi warga nahdliyin. Ia harus berkembang menjadi national dividend.

Ketika pesantren menghasilkan entrepreneur, lapangan kerja tercipta untuk masyarakat. Ketika koperasi pesantren naik kelas, ekonomi lokal bergerak. Ketika wakaf menjadi produktif, aset sosial bertambah. Ketika santri menguasai teknologi, kualitas modal manusia Indonesia meningkat. Ketika UMKM nahdliyin masuk rantai pasok nasional dan global, basis produksi nasional ikut menguat. Dengan demikian, kemajuan ekonomi kaum sarungan bukan proyek eksklusif sebuah kelompok. Ia menjadi bagian dari strategi memperbesar kelas produktif Indonesia.

KEKUATAN EKONOMI DAN MORAL

Meski demikian, terdapat satu pagar yang tidak boleh dilampaui. Transformasi ekonomi jangan sampai mengubah organisasi sosial-keagamaan menjadi sekadar konglomerasi kepentingan. NU memiliki modal yang bahkan lebih mahal daripada kapital finansial: kepercayaan.

Putnam membedakan bonding social capital, yang memperkuat solidaritas internal dengan bridging social capital yang menghubungkan kelompok berbeda. Indonesia yang plural sekaligus rentan terpolarisasi membutuhkan keduanya. Karena itu, semakin kuat ekonomi kaum sarungan, semakin besar pula tanggung jawab sosialnya. Kekuatan tersebut harus menciptakan spillover: membuka pekerjaan, memperkuat UMKM lokal, mengurangi ketimpangan, memperbesar mobilitas sosial, dan menghubungkan kelompok masyarakat yang berbeda.

Prinsip serupa berlaku dalam politik. Politik merupakan bagian sah dari demokrasi, tetapi kekuatan kaum sarungan tidak boleh diukur dari seberapa dekat mereka dengan pusat kekuasaan. Ketika modal sosial terlalu jauh dikonversi menjadi modal politik jangka pendek, aset termahal bernama kepercayaan justru berisiko tergerus.

Pesantren harus dekat dengan persoalan bangsa tanpa kehilangan jarak kritis terhadap kekuasaan. Ia dapat berdiri bersama negara ketika kemaslahatan diperjuangkan, tetapi tetap mampu berdiri di hadapan negara ketika keadilan harus disuarakan. Di situlah kaum sarungan menjadi bridging force: mempertemukan agama dan kebangsaan, tradisi dan modernitas, pusat dan daerah, mayoritas dan minoritas, generasi lama dan generasi digital.

DARI JOMBANG UNTUK INDONESIA

Muktamar Jombang karena itu seharusnya dibaca bukan sebagai akhir kontestasi kepemimpinan, melainkan awal eksperimen besar abad kedua NU: mampukah modal sosial yang dihimpun selama satu abad dikonversi menjadi modal produktif tanpa mengorbankan modal moral?

Jika berhasil, sarungan dividend bukan utopia. Jaringan pesantren dapat berkembang menjadi salah satu infrastruktur pembangunan berbasis masyarakat terbesar di Indonesia. Dan, ketika manfaatnya melampaui pagar organisasi, sarungan dividend akan menjelma menjadi national dividend.

Masa depan kaum sarungan sesungguhnya bukan perjalanan dari pinggiran menuju pusat. Mereka tidak pernah berada di pinggiran sejarah republik. Tantangannya justru mengubah kekuatan yang selama ini tersebar menjadi energi transformasi: dari penjaga tradisi menjadi produsen pengetahuan, dari basis massa menjadi kekuatan produktif, dari konsumen menjadi pemilik aset, dan dari solidaritas internal menjadi jembatan sosial kebangsaan.

Muktamar telah selesai. Kepemimpinan telah dipilih. Kini pertanyaan sejarahnya bukan lagi seberapa besar NU, melainkan seberapa besar kemaslahatan yang mampu diciptakannya bagi Indonesia. Republik ini tidak hanya membutuhkan ekonomi yang semakin besar dan teknologi yang semakin maju. Di tengah fragmentasi sosial, Indonesia juga membutuhkan kekuatan yang memastikan kemajuan tidak kehilangan nilai dan perbedaan tetap dapat hidup dalam satu rumah kebangsaan.

Dari Jombang, kaum sarungan memiliki kesempatan membuktikan bahwa tradisi bukanlah lawan modernitas. Tradisi justru dapat menjadi akar bagi transformasi. Di situlah sarung menemukan makna modernnya: dari identitas menjadi kekuatan produktif, dari kekuatan umat menjadi perekat kebangsaan.