8 hours ago
4
Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (9/8/2026) sore.(Dok Biro Setpres)
IKATAN Alumni Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (KAGEOGAMA) mendukung rencana pemerintah membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) sebagai fondasi Indonesia Reference Price. Bagi KAGEOGAMA, kebijakan ini menyentuh persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar tempat transaksi: apakah kekayaan geologi Indonesia dapat diterjemahkan menjadi nilai ekonomi yang transparan, berdaya tawar, dan benar-benar kembali sebesar-besarnya kepada bangsa.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR–DPD pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyebut pengawasan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) terhadap lebih dari 6.500 transaksi ekspor dalam 2 bulan 13 hari menemukan potensi tambahan sekitar US$5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga.
Pada penyampaian RAPBN 2027 di hari yang sama, Presiden mengumumkan target BMKS beroperasi mulai 1 Januari 2027 di bawah pengawasan OJK untuk membangun harga referensi Indonesia.
Ketua Umum KAGEOGAMA periode 2024–2027, Sonny Yudhistira, menilai arah kebijakan tersebut relevan dengan tanggung jawab Indonesia sebagai negara dengan basis sumber daya geologi yang besar. Menurutnya, keunggulan sebagai produsen tidak cukup apabila negara tidak memiliki sistem yang mampu menjaga integritas data, kualitas komoditas, dan kewajaran transaksi.
“Ini momentum untuk memperbaiki hubungan antara sumber daya yang kita miliki dan nilai yang kembali kepada bangsa. KAGEOGAMA mendukung arahnya dengan satu prinsip: tata kelola harus berbasis ilmu, transparan, kompetitif, dan dapat dipercaya. Negara tidak cukup hanya memiliki komoditas; negara harus mampu menjaga integritas sistem yang membuat komoditas itu dihargai secara wajar," ungkap Sonny Yudhistira dalam siaran tertulis pada Kamis (20/8).
Pernyataan itu sejalan dengan karakter KAGEOGAMA sebagai jejaring alumni yang berkiprah lintas pertambangan, energi, lingkungan, kebencanaan, pendidikan, riset, dan sektor strategis lain.
Organisasi ini juga mendorong kolaborasi pengetahuan melalui kegiatan riset, pengembangan kompetensi, dan keterhubungan alumni dengan kampus. Sementara itu, Wakil Ketua Umum KAGEOGAMA, Mohamad Amin Ahlun Nazar, menempatkan persoalan harga acuan pada titik temu antara geologi dan pasar. Menurut Amin, nilai mineral tidak lahir dari nama komoditas semata.
“Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Tantangan kita adalah membangun rantai kepercayaan yang utuh dari data bor sampai kontrak jual-beli. Kalau data geologi yang membuktikan apa yang kita miliki tidak terhubung dengan standar mutu dan data transaksi yang membentuk harga, kita kehilangan sebagian kendali atas proses penciptaan nilainya," ungkap Amin.
Amin menilai Indonesia Reference Price karena itu tidak boleh menjadi satu angka administratif yang mengabaikan perbedaan karakter komoditas.
Dua produk mineral dengan nama yang sama dapat memiliki nilai yang berbeda karena kualitas, spesifikasi, lokasi, biaya pengolahan, dan biaya logistiknya berbeda. Harga acuan yang kuat harus mampu menangkap realitas tersebut secara konsisten dan dapat diaudit.
“Harga acuan tidak menjadi kredibel hanya karena diumumkan atau diwajibkan. Sebuah benchmark memperoleh wibawa ketika pelaku pasar percaya pada data di belakangnya, spesifikasinya konsisten, transaksinya cukup dalam, penyelesaiannya dapat diandalkan, dan harganya benar-benar merefleksikan transaksi riil," jelasnya.
Lebih lanjut, OJK telah membentuk Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan BMKS. Pemerintah juga menargetkan ketentuan penyelenggaraan bursa dibahas dan diterbitkan pada September 2026 sebelum operasional pada 1 Januari 2027.
Menurut KAGEOGAMA, jadwal yang ketat tersebut membuat desain fondasi pasar menjadi pekerjaan yang sangat mendesak. Fondasi itu mencakup standar spesifikasi komoditas yang terukur, pengujian dan laboratorium yang independen, ketertelusuran asal komoditas, kepastian legalitas, integrasi data lintas institusi, mekanisme penyerahan dan penyelesaian transaksi yang andal, serta partisipasi pasar yang cukup luas untuk membentuk likuiditas. Tanpa itu, sebuah bursa dapat beroperasi secara administratif tetapi belum tentu menjadi rujukan harga yang dipercaya.
“Yang harus kita kejar bukan sekadar bursa yang mulai berjalan pada 1 Januari. Yang lebih penting adalah membangun harga acuan yang masih dipercaya 5, 10, bahkan 20 tahun kemudian. Kredibilitas tidak bisa diluncurkan dengan seremoni; ia dibangun transaksi demi transaksi," ungkap Amin.
Sonny menegaskan KAGEOGAMA melihat BMKS sebagai ruang kolaborasi lintas disiplin, bukan semata agenda sektor keuangan.
Geolog, ahli sumber daya dan cadangan, metalurgi, pertambangan, lingkungan, logistik, perdagangan, hukum, teknologi, dan regulator harus bertemu dalam satu arsitektur data dan tata kelola yang sama.
“KAGEOGAMA ingin berada pada ruang kontribusi itu. Alumni kami bekerja dari eksplorasi, estimasi sumber daya, operasi tambang, konsultansi, energi, lingkungan, hingga riset. Jika pemerintah membutuhkan masukan keilmuan, kami siap ikut memastikan bahwa kebijakan besar ini dibangun di atas data dan praktik yang dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Sonny.
Bagi KAGEOGAMA, keberhasilan BMKS pada akhirnya bukan diukur dari gedung, layar perdagangan, atau besarnya volume transaksi semata. Ukurannya adalah apakah Indonesia memperoleh data yang lebih jujur, penerimaan negara yang lebih akurat, posisi tawar yang lebih kuat, hilirisasi yang semakin bernilai, manfaat yang lebih adil bagi daerah penghasil, dan pengelolaan sumber daya yang tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan serta generasi berikutnya.
“Geologi memberi tahu kita apa yang dimiliki bangsa ini. Tata kelola yang kredibel menentukan berapa besar nilainya yang benar-benar tinggal di Indonesia," jelas Amin. (E-4)
