BGN Coret 1.653 Sekolah dari Daftar Penerima MBG

Kepala BGN, Sudaryono.(Dok. Antara/Bayu)

BADAN Gizi Nasional (BGN) secara resmi mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran kepada sekolah yang benar-benar membutuhkan.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa mayoritas dari 1.653 satuan pendidikan yang dicoret merupakan sekolah swasta bertaraf internasional. Selain itu, pencoretan juga menyasar sekolah yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang sudah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami juga telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Kementerian Agama, untuk kemudian mendata seluruh satuan pendidikan atau sekolah yang ada di Indonesia," ujar Sudaryono melalui akun Instagram resminya, Kamis (10/9).

Data Sebaran Satuan Pendidikan

Berdasarkan data BGN, terdapat lebih dari 580 ribu satuan pendidikan di Indonesia yang mencakup sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga sekolah keagamaan lainnya. Dari total tersebut, Sudaryono memaparkan status layanan MBG saat ini:

• Sudah Terlayani: Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan program MBG.
• Belum Terlayani: Sekitar 240.000 sekolah masih dalam daftar tunggu.

Sudaryono menambahkan bahwa pihaknya menerima banyak surat permohonan dari sekolah-sekolah yang hingga kini belum mendapatkan akses program tersebut. "Itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG itu secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai," tegasnya.

Prioritas Wilayah 3T dan Stunting

Dalam upaya pemerataan, BGN menetapkan skala prioritas bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), serta daerah dengan angka stunting yang tinggi. Sudaryono mencontohkan wilayah Maluku dan Papua sebagai fokus utama.

Di kedua wilayah tersebut, terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Oleh karena itu, BGN berencana mempercepat kehadiran infrastruktur pendukung di sana.

"Kami akan segera membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur," ucap Sudaryono.

Pembukaan dapur SPPG ini diharapkan dapat memastikan implementasi program berjalan aman, efisien, dan langsung menyentuh target sasaran yang paling membutuhkan intervensi gizi. (H-3)