22 hours ago
1
Jembatan apung kepala hiu yang dibangun dengan swadaya masyarakat untuk menyeberangi sungai di kawasan Pante Lhong, Kecamatan Peusangan-Desa Pante Kumbang Baro, Kecamatan Siblah Krueng.(MI/AMIRUDDIN ABDULLAH REUBEE)
KONDISI infrastruktur di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pascabanjir besar sembilan bulan lalu masih memprihatinkan. Hingga Agustus 2026, ribuan warga korban rumah rusak dilaporkan masih bertahan di hunian sementara, sementara fasilitas umum, terutama jalur transportasi vital, belum tertangani dengan maksimal.
Salah satu titik paling krusial berada di jalur nasional Banda Aceh-Medan. Sejak diterjang banjir pada Rabu, 26 November 2025, arus transportasi di kawasan Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Aceh, masih sangat mengkhawatirkan. Jembatan rangka baja yang hancur di lokasi tersebut hingga kini belum selesai dibangun kembali oleh pemerintah.
Untuk menjaga konektivitas, saat ini hanya tersedia jembatan bailey (pra-fabrikasi portabel) di lokasi bekas jembatan yang rusak. Namun, kapasitas jembatan ini sangat terbatas sehingga memicu antrean kendaraan sepanjang 1 hingga 4 kilometer. Para pengendara harus bersabar menunggu giliran melintas selama satu hingga empat jam.
Sebagai solusi alternatif bagi kendaraan kecil, masyarakat secara swadaya membangun "Jembatan Apung Kepala Hiu". Jembatan berkonstruksi kayu ini menggunakan puluhan drum plastik besar sebagai pelampung dan bergandengan dengan perahu kecil. Jembatan yang menghubungkan kawasan Pante Lhong, Kecamatan Peusangan dengan Desa Pante Kumbang Baro, Kecamatan Siblah Krueng ini memiliki lebar 2,5 meter dan panjang 55 meter.
Meski membantu mempercepat waktu tempuh, pengguna jembatan apung harus merogoh kocek lebih dalam. Kendaraan jenis minibus pribadi atau mobil bak terbuka kecil dikenakan biaya operasional sebesar Rp50.000, sementara sepeda motor dikenakan tarif Rp5.000.
Dampak Ekonomi dan Logistik:
- Keterlambatan ratusan truk logistik dan bus penumpang berbadan lebar.
- Peningkatan biaya operasional perjalanan akibat waktu tunggu yang lama.
- Risiko kerusakan komoditas: Hewan ternak terancam mati, sayuran layu, dan buah-buahan membusuk akibat tertahan di jalur distribusi.
Budayawan Aceh sekaligus Dosen Senior Universitas Syiah Kuala (USK), M. Adli Abdullah, menyoroti lambannya penanganan infrastruktur ini. Menurutnya, jalur nasional di pesisir Selat Malaka adalah urat nadi utama yang menghubungkan Aceh dengan wilayah Indonesia lainnya.
"Kalau jalur darat nasional itu terganggu, bukan saja berpengaruh terhadap perdagangan dan perekonomian, tapi juga ancaman kebodohan bagi generasi anak cucu. Kemiskinan dan kebutuhan itu seperti dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan," ujar Adli kepada Media Indonesia, Rabu (19/8).
Adli menekankan bahwa Aceh sangat bergantung pada jalur darat karena tidak memiliki pelabuhan laut besar maupun bandara kargo yang memadai untuk distribusi logistik skala besar. Kerusakan transportasi darat yang tidak segera diperbaiki dinilai akan melumpuhkan berbagai sektor, mulai dari pembangunan, pariwisata, hingga kebutuhan pokok masyarakat.
"Kita tidak bisa menyalahkan fenomena alam seperti hujan deras dan banjir besar. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana manusia bersahabat dengan alam dan tindakan nyata apa yang dilakukan saat bencana terjadi agar dampaknya tidak berlarut-larut," pungkasnya. (H-4)
