3 hours ago
2
Ilustrasi karhutla di Fakfak.(Antara)
DINAS Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua Barat mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Kabupaten Fakfak per 31 Juli 2026 hingga saat ini kurang lebih mencapai 2.171,35 hektare.
Kepala Dishut Papua Barat Jimmy Walter Susanto di Manokwari, Senin (24/8), mengatakan berdasarkan aplikasi SiPongi+ (Sistem Pemantauan Karhutla) Kementerian Kehutanan, Fakfak menjadi daerah dengan kategori rawan.
“Kondisi karhutla di Fakfak paling besar dibanding kabupaten lainnya di Papua Barat,” kata Jimmy saat rapat pembentukan satuan tugas (satgas) penanganan karhutla.
Selain Fakfak, kata dia, data SiPongi+ juga menunjukkan kondisi karhutla yang terjadi di Teluk Bintuni seluas 223,51 hektare, Manokwari Selatan 34,35 hektare, Pegunungan Arfak 33,61 hektare, dan Manokwari 33,54 hektare.
Total luas kondisi karhutla 2026 di wilayah Papua Barat mencapai 2.496,39 hektare yang terjadi pada periode Januari (55,12 hektare), kemudian April (1,08 hektare), Juni (472,08 hektare), dan Juli (1.968,11 hektare).
“Tren karhutla 2026 meningkat dari 2025 yaitu seluas 1.228,71 hektare. Hampir 87 persen karhutla Papua Barat berada di Kabupaten Fakfak,” ucap Jimmy.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Jimmy Walter Susanto memberikan keterangan kepada awak media di Manokwari, Senin (24/8/2026), usai mengikuti rapat pembentukan satgas penanganan karhutla. ANTARA/Fransiskus Salu Weking)
Ia menyebut karhutla paling banyak terjadi di areal penggunaan lain (APL) 1.558,53 hektare, hutan produksi 363,70 hektare, hutan produksi konversi 229,25 hektare, hutan lindung 36,51 hektare, dan hutan produksi terbatas 308,40 hektare.
Hasil pengamatan kondisi karhutla terbaru per 23 Agustus 2026 terdapat 373 titik api yang sudah tersebar di tujuh kabupaten se-Papua Barat, termasuk Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Kaimana. “Data SiPongi+ yang terbaru per 23 Agustus pukul 16.00 WIT, titik api sudah menyebar ke semua kabupaten di Papua Barat,” jelas Jimmy.
Dia mengatakan, pemerintah provinsi telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Papua Barat Nomor 100.3.4.1 tertanggal 26 Juli 2026 tentang kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan serta antisipasi potensi El Nino yang disebar ke tujuh kabupaten.
Pembentukan satuan tugas (satgas) penanganan karhutla yang melibatkan sejumlah unsur terkait, termasuk aparat TNI dan Polri diharapkan dapat mengoptimalkan strategi pencegahan kebakaran agar tidak meluas.
“Tim kami sudah melakukan patroli, termasuk ikut melakukan pemadaman api di Manokwari Selatan dan Fakfak,” ucap Jimmy.
Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru menyebut kendaraan pemadam kebakaran (damkar) bantuan dari Kementerian Pertahanan sudah disiapkan untuk membantu penanganan karhutla.
Personel TNI bersama jajaran kepolisian dan pemerintah daerah telah bersiaga untuk mengidentifikasi titik api yang berpotensi menyebabkan kebakaran, sehingga penanganan lebih cepat, tepat sasaran, sekaligus mencegah kebakaran meluas. “Kami juga mengimbau agar masyarakat tidak membuka kebun dengan cara membakar, atau membuang puntung rokok sembarang,” ucap Christian. (Ant/P-3)
