3 hours ago
1
Ilustrasi(Antara)
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi tengah berupaya keras mencegah penurunan produksi pertanian akibat ancaman kekeringan yang melanda 1.354 hektare (ha) lahan sawah produktif. Lahan yang terancam tersebut tersebar di 41 desa dan 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Bekasi.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid, mengungkapkan bahwa kondisi ini dipicu oleh penurunan debit air irigasi. Menurutnya, situasi ini berpotensi mengganggu target penambahan luas tanam yang diinstruksikan oleh Kementerian Pertanian jika tidak segera ditangani secara cepat.
"Di situ potensi terdampak penurunan produksi. Padahal, dari Kementerian Pertanian itu kita harus menambah luas tanam. Kalau luas tambah tanam ditingkatkan, kembali lagi ke kondisi air," ujar Abdillah dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).
Sebagai langkah mitigasi, Dinas Pertanian telah menyalurkan bantuan pompa sebanyak 13 unit berukuran 6 inci dan 70 unit berukuran 3 inci. Bantuan ini difokuskan pada wilayah rawan seperti Kecamatan Pebayuran, Cabangbungin, Kedungwaringin, Tambelang, Sukawangi, Setu, dan Muaragembong untuk mengambil air dari sungai besar maupun saluran sekunder.
Selain pompanisasi, pemerintah daerah bekerja sama dengan BBWS melakukan normalisasi jaringan irigasi. Proyek ini mencakup aliran Balong Tuatu sepanjang 7 km, SS Jagawana sepanjang 10 km, dan Kali Butek sepanjang 5,5 km guna memperlancar pasokan air ke lahan-lahan kritis.
Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Eem Embang, menambahkan bahwa pihaknya juga membantu petani mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi untuk operasional mesin pompa. Langkah ini diambil karena petani seringkali kesulitan memperoleh solar di tengah kondisi darurat air.
Upaya masif ini dilakukan demi menjaga target produksi pangan Kabupaten Bekasi sebesar 503.000 ton gabah kering pada tahun 2026. Wilayah seperti Pebayuran tetap menjadi tumpuan utama dengan produktivitas mencapai 8-9 ton Gabah Kering Panen (GKP) per hektare.
Dinas Pertanian juga terus memantau stok beras di penggilingan melalui petugas informasi pasar di tingkat kecamatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meskipun ancaman kekeringan masih berlangsung di sejumlah wilayah lumbung padi.
