1 week ago
6
Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric.(Anadolu)
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya operasi militer Israel di wilayah Libanon selatan. Eskalasi ini dilaporkan telah menelan korban jiwa warga sipil, menyebabkan pengungsian massal, serta merusak fasilitas publik termasuk rumah sakit.
Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menyampaikan pada Selasa (8/9) bahwa Guterres sangat menyoroti dampak serangan terhadap tenaga kesehatan dan pembatasan akses bantuan kemanusiaan. Fokus utama kekhawatiran tertuju pada serangan yang terjadi sejak akhir pekan lalu hingga Senin (7/9), khususnya di wilayah Kegubernuran Nabatieh.
Data Eskalasi Militer dan Korban
Berdasarkan laporan dari Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Libanon (UNIFIL), terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas militer, mencakup operasi darat, serangan udara, hingga pelanggaran wilayah udara. UNIFIL juga mencatat adanya peluncuran proyektil oleh Hizbullah untuk pertama kalinya sejak akhir Juni lalu.
Berikut adalah ringkasan data dampak eskalasi militer di Libanon selatan berdasarkan laporan UNIFIL dan UN OCHA:
| Proyektil Israel (3-7 Sept) | 528 proyektil terdeteksi |
| Korban Jiwa (5-7 Sept) | 27 tewas, 69 luka-luka |
| Pengungsi (Distrik Nabatieh) | 5.000 keluarga (~20.000 orang) |
| Fasilitas Kesehatan Terdampak | RS Ghandour (hancur pada 6/9) |
Krisis Kemanusiaan di Nabatieh
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN OCHA) melaporkan salah satu serangan paling mematikan terjadi di Munisipalitas Kfar Roummane, Kegubernuran Nabatieh. Serangan terhadap sebuah rumah di wilayah tersebut menewaskan delapan orang, termasuk seorang anak dan dua perempuan, serta melukai 11 orang lainnya.
Selain korban jiwa, infrastruktur sipil mengalami kerusakan parah. Rumah Sakit Ghandour di Nabatieh al-Fawqa dilaporkan hancur total pada Minggu (6/9), bersamaan dengan kerusakan pada sejumlah kantor pemerintahan. Kondisi ini memperburuk akses layanan kesehatan bagi warga yang bertahan di zona konflik.
UN OCHA menekankan bahwa sekitar 20.000 warga yang mengungsi dari Distrik Nabatieh pekan lalu sebagian besar tidak menempati tempat penampungan massal, melainkan tinggal di rumah kerabat atau komunitas penampung. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pendistribusian bantuan logistik.
PBB mendesak seluruh pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional secara penuh. Perlindungan terhadap warga sipil, infrastruktur sipil, dan tenaga medis harus menjadi prioritas utama, disertai jaminan akses kemanusiaan yang aman bagi warga terdampak. (Xinhua/Ant/I-1)
