SEAPPI Rilis White Paper untuk Menutup Kesenjangan Kapabilitas AI di Indonesia

Ilustrasi(magnific)

SOUTHEAST Asia Public Policy Institute (SEAPPI) resmi merilis white paper terbaru bertajuk "Closing the AI Capability Gap in Indonesia". Laporan ini mengkaji strategi Indonesia dalam memanfaatkan tingginya adopsi Kecerdasan Buatan (AI) untuk mendorong produktivitas nasional yang lebih luas dan kompleks. Penelitian ini disusun oleh SEAPPI dengan dukungan dari OpenAI dan bekerja sama dengan Vriens & Partners.

Fokus utama dari laporan ini adalah menyoroti "kesenjangan kapabilitas AI", yakni jarak antara potensi sistem AI canggih dengan realitas pemanfaatannya oleh pengguna maupun organisasi di Indonesia.

SEAPPI mengidentifikasi dua peluang besar untuk menutup celah tersebut: memperluas akses perangkat AI mumpuni di tingkat institusi dan meningkatkan keahlian pengguna untuk tugas-tugas tingkat lanjut.

"Indonesia sudah memiliki fondasi yang kuat dalam adopsi AI," ujar Executive Director SEAPPI sekaligus penulis utama white paper tersebut, Ed Ratcliffe.

MI/HO--Southeast Asia Public Policy Institute (SEAPPI) resmi merilis white paper terbaru bertajuk "Closing the AI Capability Gap in Indonesia"

Menurutnya, tantangan berikutnya adalah mendorong penggunaan AI untuk pekerjaan yang lebih kompleks melalui keterampilan praktis, panduan regulasi yang jelas, serta koordinasi lintas instansi pemerintah.

Tiga Temuan Utama Kesenjangan AI

Berdasarkan data penggunaan ChatGPT dari OpenAI dan riset eksternal, white paper ini merangkum tiga temuan krusial mengenai kondisi AI di tanah air:

Temuan Utama Detail Fakta

Pemanfaatan Tingkat Lanjut	Indonesia masuk dalam 5 besar dunia penggunaan ChatGPT untuk Codex (pemrograman) dan analisis data.
Konsentrasi Pengguna	Pengguna di persentil ke-95 menggunakan 11 kali lipat lebih banyak "token penalaran" dibandingkan pengguna median.
Kesiapan Organisasi	Hanya 10% perusahaan pengadopsi AI yang telah berhasil mentransformasi bisnis mereka secara penuh (Riset AWS).

Sandy Kunvatanagarn, Head of Policy Southeast Asia di OpenAI, menambahkan bahwa meskipun pengguna Indonesia sudah mulai menyentuh pekerjaan kompleks seperti pemrograman, distribusinya masih terkonsentrasi pada kelompok kecil.

"Peluang berikutnya adalah membuat kemampuan tersebut dapat diakses oleh lebih banyak orang dan organisasi," jelasnya.

Empat Sektor Prioritas Pengembangan

Laporan ini merekomendasikan empat sektor utama yang harus menjadi titik awal perluasan pemanfaatan AI di Indonesia:

• Sektor Publik: Mendorong adopsi AI di lembaga pemerintah melalui mekanisme pengadaan yang jelas dan panduan penggunaan bersama.
• Pendidikan: Memperluas penggunaan tutor AI (seperti yang dilakukan Universitas Terbuka untuk 100.000 mahasiswa) serta pelatihan bagi tenaga pendidik.
• Kesehatan: Memperkuat layanan kesehatan primer dan skrining penyakit (seperti TBC) melalui analisis AI untuk mengurangi beban administratif tenaga medis.
• Jasa Keuangan: Memperluas tata kelola AI yang bertanggung jawab hingga ke lembaga keuangan skala menengah dan kecil di luar wilayah perkotaan.

Menanggapi rilis ini, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menyatakan bahwa white paper ini menjadi rujukan penting bagi pemerintah. Ia menekankan tiga prioritas nasional: penguatan kapabilitas komputasi, transfer teknologi, serta akses investasi.

“Hal ini sejalan dengan prioritas Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pusat aplikasi AI di ASEAN. Pemanfaatan AI diharapkan dapat memperkuat kecerdasan kolektif dan mendorong produktivitas serta kesejahteraan masyarakat,” pungkas Edwin. (Z-1)