Imam K Hayatullah, Santri NU Di Austria(Dok. Pribadi)
TULISAN ini beranjak dari kegelisahan penulis terhadap fenomena Nahdliyyin sehabis muktamar ke-35 di Tambak Beras, Jombang. Tulisan ini pun menggunakan istilah-istilah yang lazim diketahui warga NU.
Kurang lebih lima tahun, kepengurusan NU di bawah pimpinan KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya selesai dengan diterimanya LPJ oleh muktamirin secara aklamasi. Alhamdulillah. Ndilalahnya atas kehendak Allah SWT, Kiai Miftah terpilih kembali menjadi Rais 'Aam dalam rapat AHWA.
Perubahan baru terjadi dalam pemilihan Ketua Tanfidziyah pada gelaran muktamar kali ini. Jika biasanya Ketua Umum dipilih oleh muktamirin melalui voting apabila tidak ditemui musyawarah mufakat. Kali ini bakal calon Ketua Umum diusulkan oleh muktamirin kepada AHWA lalu rapat AHWA yang memilih Ketua Umum PBNU. Gus Kikin Tebuireng kemudian didapuk menjadi Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.
Informasi umum ini tentu menjadi hal biasa bagi orang di luar NU. Banyak rekan penulis yang bahkan berasal dari Jawa Timur merasa biasa saja dengan dinamika muktamar ini karena seyogianya demikian. NU bagi mereka hanya sebuah ormas belaka. Namun, bagi Nahdliyyin atau pihak yang merasa menjadi bagian dari Jam'iyyah NU ternyata dinamika muktamar tidak sesederhana itu.
Tuduhan serius dilontarkan oleh mereka yang bukan pakar bahkan mungkin oleh mereka yang tidak merasa menjadi bagian dari Jam'iyyah ini. Lihatlah tulisan mereka di media sosial. Berbagai opini bermunculan, mulai dari meragukan ke-khos-an para kyai AHWA, menerka paket Istana dari laporan siniar salah satu media masa hingga berbagai tudingan tendensius lain. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan awam, tetapi juga pada mereka yang berkelindan di tubuh Jam'iyyah ini. Mereka yang berpendidikan tinggi, sarjana, magister, hingga doktor tidak luput mendadak menjadi pandir dan lupa bahwa dinamika muktamar lazimnya memang seperti ini.
Saya tentu tidak dapat mengakses sejarah muktamar dari masa paling awal. Namun, dari berbagai tulisan berkaitan dengan muktamar yang dapat dibaca, sejarah perdebatan bisa kita tarik hingga ke Muktamar ke-19 di Palembang. Saat itu, NU menjadi partai politik dan keluar dari Masyumi. Pada 1984 di Situbondo, kita mengenal momen Kembali ke Khittah dan terpilihnya Kyai Achmad Siddiq serta Gus Dur melalui mekanisme AHWA yang diprakarsai Kyai As'ad Syamsul Arifin. Ada pula Muktamar NU 1994 di Cipasung yang berjalan panas, di mana rezim Soeharto secara langsung mewakili kepentingannya melalui calon Abu Hasan.
Oleh karena itu, tulisan ini mengingatkan bahwa gegeran (keributan) di muktamar adalah hal biasa. Dengan demikian, kita tidak perlu merespons secara berlebihan hingga merasa Muktamar 2026 terburuk dan sebagainya.
Gegeran Atau Ger-Geran Para Begawan NU
Gegeran di antara jajaran Syuriah dan Tanfidziyah bukanlah cerita baru. Sejak zaman Kyai Idham Chalid, Gus Dur dengan Kyai Ali Yafie, hingga yang terakhir Kyai Miftah dan Gus Yahya, dinamika semacam ini selalu mewarnai hubungan antara kyai dan “lurah” di pondok NU yang besar ini. Dinamika antarfigur pemimpin NU sendiri cukup menarik apabila ditelaah ulang.
Pada Muktamar 1999 di Lirboyo, terdapat kisah seseorang yang menyuarakan dukungan kepada Kyai Said selaku alumni, “Ini Lirboyo, masa alumni Lirboyo tidak dipilih?” Pernyataan ini kemudian dibantah oleh almarhum Gus Maksum yang menjawab bahwa Lirboyo dan Gontor bersaudara serta masih satu nasab. Dalam hal ini pun, pemerintah tidak cawe-cawe. Pada 1999, Kyai Said Aqil berkompetisi melawan Kyai Hasyim Muzadi, Kyai Sahal Mahfudz Rais Aam dan Kyai Hasyim Muzadi Ketua Umum. Namun, pada Pilpres 2004, Kyai Said justru menjadi bagian tim sukses pemenangan pasangan Mega-Hasyim. Padahal Kyai Hasyim adalah sosok yang mengalahkannya di Muktamar Lirboyo.
Paskadilengserkan secara paksa, hubungan Gus Dur dan Kyai Hasyim menjadi dingin yang kemudian berujung pada gejolak di Muktamar Solo 2004. Terdapat paket kepemimpinan Gus Dur–Gus Mus yang diusung oleh kubu Gus Dur.
Sementara duet lanjutan Kyai Sahal dan Kyai Hasyim Muzadi diusung oleh kubu Kyai Hasyim Muzadi. Duet Kyai Sahal dan Kyai Hasyim terpilih kembali. Walaupun sempat dekat pada Muktamar 2004, muncul perbedaan pandangan antara Kyai Sahal dan Kyai Hasyim pada Muktamar 2010 di Makassar.
Pada muktamar tersebut, Kyai Sahal tetap menjadi Rais 'Aam, sedangkan Kyai Said Aqil terpilih menjadi Ketua Tanfidziyah, 10 tahun setelah Muktamar Lirboyo.
Sementara itu, pada 2015 di Jombang terjadi kericuhan yang diakhiri tangis dari Gus Mus. Kyai Maruf Amin menjadi Rais 'Aam dan Kyai Said Kembali menjadi Ketua Umum. Dalam kepengurusan di 2015, Gus Yahya menjabat sebagai Katib 'Aam mendampingi Kyai Maruf Amin. Uniknya, pada 2021, Kyai Said Ketua Umum PBNU dan Gus Yahya selaku Katib Aam justru saling berhadapan. Kyai Miftahul Akhyar menjadi Rais Aam dan Gus Yahya menjadi Ketua Tanfidziyah.
Dalam perjalanan kepengurusan Gus Yahya juga sempat menyatakan gagasan supremasi Syuriah dengan analogi Syuriah sebagai pemilik dan Tanfidziyah sebagai pekerja. Namun, pada akhirnya Gus Yahya dan Kyai Miftah pecah kongsi. Tentu alasan dinamika antartokoh ini tidak diketahi awam. Penulis ingin menunjukkan bahwa ger-geran antortokoh di NU sudah hal lumrah. Tak usah risau.
Terkesan rumit, bukan, dinamika di dalam NU? Kenyataannya memang demikian. Oleh karena itu, tidak perlu ditanggapi berlebihan. Selain hal-hal tersebut, isu mengenai pembentukan PBNU tandingan hingga tindakan saling gugat hasil keputusan muktamar ke pengadilan turut mewarnai sejarah organisasi Kramat Raya ini.
Kembali Ke Muktamar 2026
Para Nahdliyyin yang mendadak menjadi pakar ini sedang berada di fase awal five stages of grief. Saat ini, mereka tampaknya masih berada dalam fase penolakan (denial). Apabila dipikirkan lebih lanjut, penolakan tersebut sebenarnya tidak ada hubungannya secara langsung dengan kelangsungan Jam'iyyah ini. Hal inilah yang disebut sebagai matinya kepakaran, yakni ketika ada anggapan bahwa predikat kyai khos hanya terkungkung pada satu atau dua orang. Atau hanya melihat muktamar melalui lensa siniar salah satu media atawa media sosial.
Sedikit saya singgung tentang AHWA yang luput dibahas sebagian Nahdliyyin. Contoh adalah Waled NU (ulama kharismatik asal Aceh bernama asli Teungku H Nuruzzahri Yahya). Beliau merupakan kyai khos di Aceh, wilayah paling barat Indonesia, pakar ushul fiqih memiliki dayah dengan santri ribuan. Ada pula Kyai Abun Bunyamin, Rais Syuriah PWNU Jabar, kyai karismatik di tatar Pasundan dengan ribuan santri juga.
Belum lagi Kyai Afif yang menjadi sokoguru dari Situbondo, pesantren tempat Kyai As'ad dulu. Lantas, mengapa kita yang bukan pakar, bukan kyai meragukan kredibilitas beliau? Lalu, apakah kyai khos hanyalah mereka yang kita kenal? Apakah ke-khos-an seorang kyai harus diukur semata-mata berdasarkan siapa yang kita anggap khos?
Saya pikir di sinilah letak persoalannya.
Kita tiba-tiba merasa lebih tahu daripada para kyai yang berada di dalam proses tersebut. Kita merasa memiliki otoritas untuk menilai siapa kyai khos dan siapa bukan, serta siapa yang layak masuk ke dalam struktur AHWA dan siapa yang tidak. Padahal, kita sendiri mungkin baru mengenal dinamika NU melalui media sosial beberapa hari terakhir.
Kalaupun ada dugaan kecurangan yang terjadi, tidak perlu merasa takut. NU ini sangat “malati”. Percayalah bahwa para muassis selalu menjaga Jam'iyyah ini. Kita boleh kecewa, boleh tidak setuju, dan boleh mengkritik. Akan tetapi, tidak perlu merasa bahwa hanya karena kita tidak menyukai hasil muktamar lantas menganggap NU sedang berada di ambang kehancuran.
Sepanjang sejarahnya, NU telah melewati banyak gegeran daripada yang kita saksikan hari ini. Hingga kini, NU masih tetap tegak berdiri. Barangkali kita perlu sedikit belajar sejarah sebelum terlalu cepat memosisikan diri sebagai pakar. Sebab, bisa jadi yang sedang mati bukanlah kepakaran di dalam NU. Melainkan kepakaran kita sendiri dalam memahami NU.
Akhirul kalam, tulisan ini hanya dibuat sebagai pengingat bahwa dinamika dalam muktamar adalah suatu hal yang biasa. (H-4)


















































