Respons Wacana Budi Arie, Puan Maharani Tegaskan Pemilu Tetap 5 Tahun Sekali

Ketua DPR RI Puan Maharani.(Dok. Antara)

KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa mekanisme pergantian Presiden dan Wakil Presiden RI wajib tunduk pada konstitusi melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar setiap lima tahun sekali. Pernyataan ini merespons wacana "percepatan sejarah" yang dilontarkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

"Sesuai dengan konstitusi, pemerintahan itu berjalan sesuai undang-undangnya per lima tahun. Jadi ikuti konstitusi yang ada dan sebagai warga negara yang taat hukum, ya ikuti semua aturan itu dengan sebaik-baiknya," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).

Puan mengingatkan seluruh pihak untuk patuh terhadap aturan bernegara yang telah disepakati bersama. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut, ritme kepemimpinan nasional dan pelaksanaan pesta demokrasi tidak dapat dimajukan secara sepihak di luar ketentuan regulasi yang berlaku.

"Pemilu per lima tahun, ya kita lakukan setiap lima tahun," tegas Puan menanggapi dinamika politik yang berkembang di media sosial belakangan ini.

Sebelumnya, Budi Arie Setiadi memicu perbincangan publik setelah videonya beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Budi yang duduk di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menyebut adanya kemungkinan dinamika politik bergerak lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029.

Budi mengklaim melihat adanya sejumlah anomali di tengah masyarakat yang perlu menjadi perhatian serius. Ia bahkan mengaku telah menyampaikan instingnya tersebut secara langsung kepada Joko Widodo mengenai potensi perubahan situasi politik sebelum tahun 2029.

"Tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari '29 Pak. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu '29, pemilu '29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?" kata Budi dalam kutipan video tersebut.

Menanggapi hal itu, Puan kembali menekankan pentingnya menjaga stabilitas demokrasi dengan tetap berpijak pada koridor hukum yang ada, guna memastikan transisi kepemimpinan berjalan sesuai jadwal konstitusional. (Z-10)