Rehabilitasi Sawah di Aceh Tamiang Libatkan TNI dan Universitas

INFO TEMPO – Rehabilitasi sawah terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang tidak hanya mengandalkan alat berat di lapangan. Pemerintah juga melibatkan TNI AD dan perguruan tinggi untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat sekaligus tepat sasaran.

Pada tahap pertama, sebanyak 712 hektare sawah direhabilitasi di Kecamatan Manyak Payed, Bendahara, dan Karang Baru. Program ini dijalankan melalui mekanisme swakelola tipe 2 hasil kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Kodim 0117/Aceh Tamiang.

Di lapangan, personel Kodim bertugas mengerjakan konstruksi fisik mulai dari pengoperasian alat berat, stripping lumpur, normalisasi saluran air, hingga perapian pematang sawah yang rusak akibat banjir. Sementara itu, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan (Distanakbun) Aceh Tamiang bersama pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Distanakbun Aceh Tamiang, Irwan Hadi, mengatakan proses rehabilitasi juga melibatkan Universitas Malikussaleh (Unimal) dalam penyusunan Survey Investigation Design (SID) dan Detail Engineering Design (DED).

“Perencanaan SID dan DED dikerjakan oleh Universitas Malikussaleh agar rehabilitasi sesuai dengan kondisi kerusakan lahan di lapangan,” ujar Irwan, Kamis, 21 Mei 2026.

Menurut Irwan, keterlibatan perguruan tinggi penting karena kondisi sawah terdampak banjir memiliki tingkat sedimentasi yang berbeda-beda sehingga membutuhkan penanganan teknis yang disesuaikan. “Sawah yang di-stripping tidak seluruhnya, melainkan hanya titik-titik dengan endapan lumpur yang tebal,” kata dia.

Langkah tersebut dilakukan demi efisiensi waktu dan anggaran agar rehabilitasi sawah dapat berlangsung lebih efektif. Melalui kolaborasi lintas institusi ini, pemerintah berharap petani dapat segera kembali turun ke sawah sebelum puncak kemarau panjang 2026.

Selain rehabilitasi utama, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga menjalankan Program Optimasi Lahan (Oplah) untuk menangani sawah dengan tingkat kerusakan ringan. Program ini bertumpu pada gotong royong kelompok tani dalam membersihkan sedimentasi serta memperbaiki pematang dan saluran air.

Di Kecamatan Manyak Payed, sebanyak 42 kelompok tani dengan cakupan lahan sekitar 593 hektare telah menandatangani kontrak kerja sama program Oplah. “Meski anggarannya belum dikucurkan, dananya sudah tersedia di Dinas Pertanian Provinsi Aceh,” ujar Irwan.

Program Oplah turut menggandeng Universitas Samudra (Unsam) Langsa dalam penyusunan Survey Investigasi dan Perencanaan (SIP) guna memastikan penanganan lahan dilakukan sesuai kondisi kerusakan di lapangan.

Adapun anggaran program Oplah dialokasikan sebesar Rp4,6 juta per hektare dan ditransfer langsung ke rekening kelompok tani untuk mendukung pengerjaan pemulihan lahan secara mandiri. “Penarikan dananya harus diketahui kelompok tani dan diawasi ketat oleh dinas,” tutur Irwan.

Ia menegaskan program Oplah akan menyasar seluruh sawah terdampak di Aceh Tamiang tanpa membedakan status keanggotaan petani. “Indikator kami bukan jumlah kelompok, melainkan total luas sawah,” kata Irwan. (*)