PENYAKIT demam berdarah dengue bukan lagi sekadar penyakit musiman. Di Indonesia, risiko penularannya dapat terjadi sepanjang tahun, sehingga upaya pencegahan perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dampaknya pun tidak hanya terlihat dari jumlah kasus, tetapi juga dari beban ekonomi yang ditanggung sistem kesehatan, pasien, dan keluarga. Studi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkirakan bahwa pada 2024, beban ekonomi akibat dengue di Indonesia mencapai hampir Rp 9 triliun, dengan lebih dari 2 juta rawat inap. Besarnya beban kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan menunjukkan bahwa dengue merupakan salah satu prioritas kesehatan masyarakat di Indonesia, dengan pendekatan pencegahan yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.
Studi terbaru dari Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK), Universitas Gadjah Mada (UGM), oleh Apoteker Diah Ayu Puspandari memaparkan bahwa total beban ekonomi akibat dengue di Indonesia pada 2024 mencapai angka yang sangat masif, yaitu USD 550,9 juta atau hampir Rp 9 triliun. “Studi terbaru kami pada 2024 menunjukkan bahwa kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sepenuhnya membebaskan pasien dari beban biaya," katanya dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 23 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Diah mengatakan pasien JKN masih harus mengeluarkan biaya mandiri (out-of-pocket) rata-rata Rp 1,1–1,3 juta saat menghadapi sebuah periode sakit akibat dengue untuk kebutuhan nonmedis seperti transportasi dan akomodasi pendamping, di luar hilangnya produktivitas (termasuk kehilangan pendapatan). "Sementara bagi pasien yang tidak memiliki asuransi, biayanya melonjak drastis hingga Rp 4,3–5,6 juta karena seluruh biaya perawatan medis harus ditanggung sendiri,” kata Diah.
Beban tersebut semakin terasa bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, terutama ketika biaya tidak terduga dan kehilangan pendapatan terjadi bersamaan. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa dengue bukan lagi sekadar masalah kesehatan masyarakat biasa, melainkan ancaman nyata yang secara sistemik dapat memicu kemiskinan baru serta memperdalam jurang ketimpangan finansial di Indonesia.
Menanggapi dampak sosial dan ekonomi akibat infeksi dengue, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Sri Rezeki Hadinegoro mengatakan bahwa dampak tersebut perlu diperhatikan dan diperhitungkan. “Pada saat salah satu anak terserang infeksi dengue dan perlu perawatan di rumah sakit, maka orang tua harus mendampingi sehingga kehilangan waktu untuk bekerja dan mengurangi produktivitas," kata Sri Rezeki.
Hal itu juga terjadi ketika orang tua yang sakit. Keluarga harus merawat dan akhirnya kondisi itu dapat mengganggu suasana dan ekonomi keluarga. "Maka dapat dikatakan bahwa selain biaya perawatan dan pengobatan yang harus dikeluarkan, dampak lain yang tidak tampak adalah terganggunya produktivitas; apalagi untuk pemulihan dari infeksi dengue perlu waktu yang cukup lama sekitar 1-2 minggu,” kata Sri Rezeki.
Sejalan dengan pernyataan Sri Rezeki, studi terbaru menunjukkan bahwa salah satu beban tersembunyi terbesar akibat dengue adalah tingginya biaya tidak langsung berupa hilangnya produktivitas (termasuk kehilangan pendapatan). Di kelompok pasien yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kerugian akibat hilangnya waktu produktif masyarakat akibat sakit mencapai USD 115,0 juta atau setara dengan sekitar Rp1,81 triliun sepanjang 2024. Sementara itu, bagi kelompok pasien non-JKN (baik yang menggunakan asuransi swasta maupun yang membayar secara mandiri), kerugian produktivitas juga menyumbang angka yang tidak kalah signifikan, yakni sebesar USD 47,8 juta atau setara dengan sekitar Rp 755,2 miliar.
Sri Rezeki menambahkan bahwa menghadapi ancaman penyakit dengue yang begitu berat dan meluas, tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu atau dua upaya pencegahan konvensional seperti 3M Plus. Masyrakat membutuhkan sesuatu yang komprehensif. Perlu ada sinergi kuat yang mengintegrasikan pengendalian vektor nyamuk, penguatan diagnosis dini di fasilitas kesehatan, serta adopsi intervensi medis yang inovatif seperti vaksinasi. "Hanya melalui upaya komprehensif inilah kita dapat membangun perlindungan yang kuat bagi anak-anak dan masyarakat luas dari dengue,” kata Sri Rezeki.
Dari sisi intervensi medis, vaksinasi dengue semakin banyak dibahas sebagai bagian dari pendekatan pencegahan yang komprehensif. Guru Besar dari Departemen Farmakologi dan Terapi, FK-KMK UGM, Jarir At Thobari memaparkan hasil kajian pemodelan ekonomi kesehatan yang dipresentasikan pada 9th Asia Dengue Summit 2026 di Singapura. Berdasarkan skenario pemodelan tersebut, implementasi vaksinasi dengue di Indonesia diproyeksikan dapat berkontribusi pada penurunan kasus dengue bergejala, rawat inap, dan kematian selama periode 20 tahun. Model tersebut juga memperkirakan potensi pengurangan beban penyakit sebesar 1,1–1,3 juta DALY (Disability-Adjusted Life Years), yaitu ukuran yang menggambarkan hilangnya tahun kehidupan sehat akibat penyakit, kecacatan, atau kematian dini. “Kajian ini menunjukkan pentingnya melihat manfaat pencegahan secara lebih menyeluruh," kata 23 Juli 2026.
Dari perspektif pembayar layanan kesehatan, vaksinasi dengue diproyeksikan memberikan manfaat kesehatan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Sementara itu, dari perspektif masyarakat, manfaat ekonominya diperkirakan lebih besar karena turut memperhitungkan biaya yang ditanggung keluarga, kehilangan produktivitas, serta dampak ekonomi lainnya yang tidak selalu tercermin dalam anggaran kesehatan. Berdasarkan hasil pemodelan, implementasi vaksinasi dengue berpotensi menghasilkan penghematan biaya sebesar USD329–731 juta, atau sekitar Rp5,2–11,5 triliun, selama
20 tahun. "Temuan ini menunjukkan bahwa investasi pada pencegahan penyakit tidak hanya berpotensi meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang,” kata Jarir.
Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines Andreas Gutknecht menyampaikan timnya sangat prihatin melihat besarnya beban kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh dengue di Indonesia. "Kami menyadari bahwa semua orang berisiko terjangkit virus dengue, dan pada sebagian kasus dapat berkembang menjadi kondisi berat yang berisiko fatal. Apalagi, dengue menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak di Indonesia," katanya.
Andreas mengatakan timnnya akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung upaya pencegahan dengue yang komprehensif. "Kami wujudkan melalui edukasi berkelanjutan bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat, serta upaya perluasan akses terhadap pencegahan dengue yang inovatif, agar semakin banyak keluarga Indonesia dapat memahami risiko dengue dan mengambil langkah perlindungan sejak dini,” katanya.
Sementara itu, Ketua IDAI Jaya Rismala Dewi, mendukung upaya pencegahan dengue yang lebih menyeluruh, khususnya melalui penguatan peran dokter anak dalam edukasi, deteksi dini, dan pendampingan keluarga. “Dengue masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu kita hadapi bersama. Sebagai organisasi profesi, IDAI Jaya berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan pemahaman dan kapasitas tenaga kesehatan dalam pencegahan serta tata laksana dengue," katanya.
Ia juga mengajak para dokter anak untuk terus berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada orang tua, mendorong deteksi dini, serta membantu keluarga memahami langkah-langkah perlindungan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak dengue pada anak.
