4 weeks ago
7
PWNU Jawa Tengah lakukan deklarasi di Semarang jelang Muktamar ke-35 NU.(MI/Akhmad Safuan )
JELANG Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada 27–31 Agustus 2026, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menggelar doa bersama dan tetap menggaungkan deklarasikan jujur, bersih, terbuka, demokratis dan beradab.
Pemantauan Media Indonesia, Selasa (25/8) jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026, seluruh pengurus PWNU Jawa Tengah yang akan memberangkatkan utusan serta mulai mempersiapkan diri.
Selain mengadakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan menggelar doa bersama untuk keberangkatan utusan di Kantor PWNU Jawa Tengah Jalan Dr Cipt, Kota Semarang, pada Senin (24/8), juga menggelar deklarasikan untuk Muktamar ke-35 NU yang dilangsungkan di Pondok Pesantren Darussalam Sempong, Kabupaten Semarang.
"Menghadapi Muktamar NU ke-35 mendatang, kami telah mengambil sikap yakni tetap menggaungkan deklarasikan Jujur, Bersih, Terbuka dan Beradab," kata Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh.
Pernyataan deklarasi yang dibaca pada acara Pembukaan Bahtsul Masail NU Jateng di Pondok Pesantren Darussalam tersebut, lanjut KH Ubaidullah Shodaqoh, semata-mata untuk menindaklanjuti harapan para Masyayikh, juga kebanyakan merupakan warga Nahdliyin, khususnya di Jawa Tengah.
"Kami segenap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah telah menyatakan sikap dengan deklarasi sebelum Muktamar," tambahnya.
Enam sikap PWNU Jawa Tengah untuk Muktamar ke-35 NU, ungkap Ubaidullah Shodaqoh, yakni mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama yang jujur, bersih, terbuka, demokratis dan beradab sesuai keputusan para masyayikh.
Selain itu, demikian Ubaidullah Shodaqoh, menjunjung tinggi martabat Ahlul Halli wal Aqdi sebagai instrumen kehormatan dan kebijakan ulama, menolak dengan tegas segala bentuk politik uang dalam setiap proses Muktamar, juga menolak segala bentuk kecurangan, manipulasi, dan penyalahgunaan proses organisasi.
"Kami menolak segala perbuatan yang dapat menodai marwah, kehormatan, dan martabat ulama, serta meminta kepada Presiden selaku kepala pemerintahan agar mengingatkan dan melarang aparatur negara melakukan tekanan, intervensi dan pengondisian dalam Muktamar baik atas nama Istana/Presiden maupun pemerintah," tutur KH Ubaidullah Shodaqoh. (AS/E-4)
