Purbaya : Saldo Rekening Rp50 Ribu untuk Warga 17 Tahun Pakai APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa(Antara Foto)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, penyediaan saldo awal Rp50 ribu untuk rekening warga Indonesia yang berusia 17 tahun akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Mungkin ya (APBN). Soalnya Rp50 ribu dikali sekian enggak banyak-banyak amat,” kata Purbaya di Jakarta, dikutip Kamis (10/9).

Menurut Purbaya, kapasitas fiskal pemerintah masih mampu mendukung penyediaan saldo awal tersebut. Pemerintah juga masih memiliki cadangan belanja yang dapat digunakan untuk membiayai program tersebut.

“Cadangan belanja kita ada selalu ada. Saya lihat masih masuk,” ujarnya.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan dengan memastikan masyarakat, khususnya yang telah berusia 17 tahun, memiliki rekening perbankan.

Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan dua bank pelat merah sebagai penyedia rekening, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Rekening yang dibuka secara otomatis tersebut akan memperoleh saldo awal Rp50 ribu dari pemerintah.

Saldo tersebut juga dipastikan tidak akan terpotong biaya administrasi maupun biaya lainnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut dibahas pemerintah dengan mengacu pada kondisi kepemilikan rekening masyarakat berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Berdasarkan survei OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen,” kata Airlangga dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.

Sementara itu, tingkat literasi keuangan masyarakat disebut telah mencapai 69,57 persen. Menurut Airlangga, capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan standar yang digunakan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Angka ini relatif baik. Kalau dibandingkan dengan OECD, standar literasi keuangan sekitar 63 persen,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah masih ingin meningkatkan akses dan penggunaan layanan keuangan masyarakat. Dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mendapat arahan agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah meminta BRI dan BSI mempersiapkan rekening bagi masyarakat. Data kependudukan yang digunakan akan bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Data dari Dukcapil nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system,” jelas Airlangga.

Selain pemadanan data kependudukan, pemerintah juga akan mendorong penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan.

“Gateway system-nya menggunakan QRIS agar literasi dan inklusi keuangan bisa lebih optimal,” tutur Airlangga. (H-4)