Presiden Prabowo Subianto.(Antara)
PRESIDEN Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempercepat digitalisasi pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Pemerintah akan segera mengirimkan papan interaktif digital atau interactive flat panel (IFP) untuk sekolah dan pesantren yang berada di bawah naungan organisasi tersebut.
Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8). Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan permohonan maaf karena baru mengetahui adanya ketimpangan fasilitas digital antara sekolah negeri dan sekolah di bawah naungan NU.
"Tidak ada masalah, walaupun terlambat semua ruang kelas sekolah-sekolah NU akan menerima layar interaktif sama dengan semua sekolah negeri," ujar Presiden Prabowo.
Skema Distribusi IFP
Presiden menjelaskan bahwa pada tahun lalu, sekolah-sekolah negeri telah mendapatkan setidaknya satu unit IFP per sekolah untuk menopang kegiatan belajar mengajar. Untuk mengejar ketertinggalan, pemerintah menerapkan kebijakan khusus bagi lembaga pendidikan NU pada tahun ini.
| Sekolah Negeri | 1 Unit | 3 Unit | 4 Unit |
| Sekolah & Pesantren NU | 0 Unit | 4 Unit (Langsung) | 4 Unit |
"Tahun yang lalu semua sekolah negeri terima satu layar, satu ruang kelas. Tahun ini sekolah-sekolah negeri semuanya akan menerima tambahan tiga, tapi NU segera akan menerima langsung empat," tegasnya.
Apresiasi Peran Ulama dan Pesantren
Selain membahas fasilitas pendidikan, Presiden Prabowo memuji kontribusi besar NU dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, membangun bangsa, serta menjaga akhlak generasi muda Indonesia. Ia menekankan bahwa peran ini dijalankan secara konsisten oleh para kiai, baik tokoh nasional maupun kiai di pelosok desa.
Presiden juga menyoroti aspek historis, di mana para kiai dan santri menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kemerdekaan, terutama pada Pertempuran Surabaya periode Oktober-November 1945.
"Dalam Pertempuran Surabaya, peran dari ulama, peran dari kiai-kiai, peran daripada pesantren sangat besar," jelas Presiden.
Menutup pidatonya, Presiden menyerukan jargon "Jas Hijau", sebuah akronim dari "Jangan Sekali-sekali Melupakan Jasa Ulama", sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi kaum sarungan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Ant/I-1)


















































