3 weeks ago
7
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.(MI/Mohammad Farhan Zhuhri)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat Jakarta untuk bersikap terbuka dan memberikan data yang akurat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan bahwa pendataan ini murni untuk kepentingan pemetaan ekonomi dan tidak berkaitan dengan urusan perpajakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai dirinya mengikuti pendataan langsung oleh petugas BPS di Balai Kota, Senin (31/8). Ia mengaku telah menjawab seluruh pertanyaan petugas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
“Petugas BPS hari ini secara langsung menanyakan sesuai dengan tugas yang ditugaskan dalam sensus kali ini, saya sudah menjawab secara apa adanya,” ujar Pramono.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan warga sangat krusial agar pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai aktivitas ekonomi di Jakarta.
Pramono juga mengimbau warga yang masih menutup diri agar tidak perlu khawatir terhadap kedatangan petugas sensus. Menurutnya, sensus merupakan tugas konstitusional untuk menghasilkan basis data ekonomi yang valid.
“Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan perpajakan ataupun hal-hal lain. Ini betul-betul Sensus Ekonomi untuk mengetahui potret kondisi dan keadaan di Jakarta,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa substansi pertanyaan dalam sensus bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang.
Di sisi lain, Sekretaris Utama BPS RI Zulkipli mengungkapkan bahwa pendataan di DKI Jakarta akan diperpanjang hingga 15 September 2026. Langkah ini diambil untuk menyisir perusahaan dan pelaku usaha yang belum terdata atau belum berhasil ditemui petugas.
Berdasarkan Preliminary List (Preslist), cakupan pendataan di Jakarta saat ini sebenarnya telah mencapai 111%. Namun, BPS mencatat masih ada sejumlah unit usaha yang keberadaannya belum ditemukan atau proses verifikasi dokumennya belum rampung.
“Kami akan mendatangi kembali perusahaan-perusahaan itu hingga 15 September nanti. Kami juga mengajak pelaku usaha yang belum terdata untuk proaktif menghubungi kantor BPS terdekat,” pungkas Zulkipli. (Z-10)
