Prabowo Setujui Usulan BNPB Bangun Gudang Logistik Bencana di Tiap Daerah

Presiden Prabowo Subianto.(YouTube/Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto secara resmi menerima masukan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto terkait penguatan mitigasi bencana di tingkat daerah. Usulan utama yang disampaikan adalah kewajiban bagi setiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memiliki gudang logistik dan stok bantuan yang siap digunakan seketika saat bencana terjadi.

Masukan tersebut dipaparkan Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Rapat dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di posko pengungsian Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere, Desa Tonggurambang, Mbay, pada Rabu (26/8).

Dalam laporannya, Suharyanto menyoroti kendala distribusi bantuan yang sering terhambat karena ketersediaan logistik di daerah yang minim. Ia mengungkapkan bahwa banyak gudang logistik BPBD di berbagai wilayah dalam kondisi kosong, sehingga pemerintah daerah kesulitan memberikan respons cepat pada fase awal bencana.

"Ketika terjadi bencana kemarin, daerah ini tidak bisa berbuat karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong," ujar Suharyanto sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Meskipun pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan kemasyarakatan Presiden serta tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar untuk masing-masing delapan kabupaten di NTT, Suharyanto menekankan pentingnya kemandirian logistik daerah untuk jangka panjang.

Respons Presiden Prabowo

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mempertimbangkan usulan tersebut untuk diterapkan secara nasional. Presiden menilai bahwa pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati, idealnya memang memiliki lumbung cadangan untuk kondisi darurat.

"Saya pikir itu saran yang baik. Jadi kita hitung secara nasional saja, nanti kita bantu tiap provinsi, biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan, sama dengan juga bupati," tegas Presiden Prabowo.

Kepala Negara menambahkan, jika inisiatif dari pemerintah daerah belum berjalan optimal, maka pemerintah pusat akan mengambil langkah intervensi untuk memastikan setiap daerah siap menghadapi ancaman bencana tanpa harus menunggu distribusi logistik dari pusat yang memakan waktu.

Suharyanto mengingatkan bahwa BNPB merupakan alat pemerintah pusat yang tidak memiliki hubungan komando langsung dengan BPBD. Oleh karena itu, penguatan kapasitas logistik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar bantuan dasar dapat diterima masyarakat terdampak dalam hitungan jam setelah bencana terjadi. (Ant/I-1)