3 hours ago
2
Presiden Prabowo Subianto (kanan) memimpin rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026)(Media Sosial @sekretariat.kabinet)
PRESIDEN Prabowo Subianto mendapat pembaruan mengenai perkembangan Program Mandatori B50 atau penggunaan biodiesel dengan campuran 50%, sekaligus kesiapan infrastruktur untuk mendukung penerapan mandatori bioetanol.
Laporan itu disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri dalam pertemuannya dengan Presiden di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8) sore.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui keterangan tertulis mengatakan, Simon menyampaikan perkembangan pelaksanaan program B50 yang sebelumnya telah diluncurkan Prabowo pada Juli 2026.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian sekaligus ketahanan energi nasional dengan mengoptimalkan penggunaan sumber energi dari dalam negeri.
"Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh pemerintah," kata Teddy seperti dikutip pada Senin (10/8).
Dalam pertemuan itu, pembahasan tidak hanya berfokus pada sektor energi. Prabowo turut memberikan instruksi mengenai perbaikan tata kelola badan usaha milik negara. Kepala Negara meminta agar struktur organisasi di Pertamina, PLN, serta sejumlah BUMN lainnya dibuat lebih sederhana, termasuk dengan mengurangi lapisan organisasi dan keberadaan anak maupun cucu perusahaan.
"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," tulis Teddy.
Langkah perampingan struktur tersebut ditujukan untuk membuat BUMN mampu bergerak lebih cepat dan menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Penyederhanaan jenjang organisasi diharapkan dapat memperpendek proses birokrasi sehingga keputusan dapat diambil dengan lebih cepat, tanpa mengesampingkan efisiensi perusahaan negara.
"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," pungkas Teddy. (P-4)
