Prabowo Ingin Mereformasi Semua Lembaga, tidak Hanya Polri

ANGGOTA Komisi Percepatan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan perbaikan dilakukan terhadap seluruh lembaga negara, tidak hanya Polri. Hal ini, kata Dofiri, disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan pihaknya pada Selasa, 5 Mei 2026 di Istana Negara.

Dofiri menjelaskan Presiden merasa perlu mereformasi semua lembaga pemerintahan. Namun, reformasi terhadap Polri didahulukan selaku garda terdepan aparat penegak hukum, yang selama ini menjadi sorotan publik.

“Oleh karena itu Presiden menyampaikan: 'Oke, kita mulai dari Polri',” kata Dofiri menirukan ucapan Prabowo pada konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu, 6 Mei 2026.

Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian itu menuturkan dalam pertemuan dengan komisi reformasi Prabowo turut menekankan sejumlah isu strategis. Di antaranya, seperti ketahanan pangan, energi, dan air, serta pemberantasan korupsi dan kebocoran kekayaan negara. "Nah, di situlah pentingnya mengapa kemudian Polri selaku aparat penegak hukum ya, karena ada sangkut paut dengan itu," ujar dia.

Adapun pada pertemuan dengan Presiden itu, Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan akhir berisi enam rekomendasi kepada Prabowo untuk memperbaiki institusi kepolisian. 

Ketua komisi Jimly Asshiddiqie mengatakan, dokumen tersebut memuat berbagai opsi kebijakan reformasi bagi pemerintah dan Polri.

“Kami laporkan sebanyak sepuluh buku, menyangkut keseluruhan policy reform dan policy alternative untuk dijalankan oleh pemerintah maupun Polri,” kata Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie setelah bertemu Presiden Prabowo.

Salah satu rekomendasi yang disetujui oleh Prabowo adalah terkait dengan posisi Polri untuk tetap berada langsung di bawah presiden, bukan kementerian. Komisi Reformasi Polri menyarankan agar kepolisian tetap berada langsung di bawah presiden. 

Komisi Reformasi Polri juga menyimpulkan bahwa kementerian Polri akan membawa lebih banyak dampak buruk daripada dampak baik. Sehingga, mereka tidak merekomendasikan wacana meletakkan Polri di bawah kementerian.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang juga anggota Komisi Reformasi Polri, mengatakan pemerintah tidak akan membentuk kementerian baru untuk Polri. Pemerintah juga tidak akan meletakkan kepolisian di bawah kementerian lain yang sudah ada saat ini, seperti Kementerian Dalam Negeri.