Anggota DPR Soroti Paparan APBN yang Terlalu Optimistis

ANGGOTA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Harris Turino mengkritik laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) edisi Maret 2026 yang dianggap terlalu menunjukkan sikap optimistis. Menurut Harris, paparan APBN bulanan itu tak menunjukkan keretakan fundamental yang terjadi.

“Saya mengapresiasi semangat dan kinerja Kemenkeu. Namun, dokumen ini terlalu bersemangat menjual optimistis sehingga abai menunjukkan retakan-retakan fundamental yang justru semakin menganga,” ucap Harris lewat pernyataan tertulis, Rabu, 6 Mei 2026.

Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan di Komisi XI ini menyatakan pemerintah seperti sedang merias tampak depan bangunan. Namun memilih menutupi fondasi yang materialnya mulai keropos karena digerus utang berbunga tinggi.

Paparan pertama yang disorot Harris adalah klaim penerimaan negara yang tumbuh tinggi. Kemenkeu memaparkan realisasi pendapatan negara sebesar Rp 574,9 triliun ditopang oleh penerimaan pajak yang meningkat kuat, tumbuh 20,7 persen. Sebagai komisi DPR yang berperan mengawasi fiskal, ia menilai angka ini dengan lebih realistis.

Ia menyebut pertumbuhan fantastis ini lebih banyak ditopang oleh faktor musiman Idul Fitri, yaitu tunjangan hari raya (THR) untuk 10,7 juta ASN, TNI/Polri, dan pensiunan yang langsung menyumbang penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. “Ini bukan pertumbuhan struktural, ini hanya 'doping' sementara yang akan hilang begitu Ramadan berakhir,” ujarnya.

Kenaikan setoran pajak ini didorong pula oleh praktik penundaan restitusi. Di satu sisi Komisi XI terus menerima keluhan dari dunia usaha. Meski ia sepakat bahwa restitusi pajak perlu diperketat untuk mencegah kebocoran, restitusi itu seharusnya menjadi hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak kepada pemerintah. Ia menilai menahan restitusi untuk menggelembungkan penerimaan bersih di atas kertas adalah mekanisme yang tidak sehat.

Defisit yang tinggi juga jadi sorotan. Haris menilai narasi belanja ekspansif yang terkendali adalah paradoks. Defisit APBN pada Maret melonjak 140,5 persen. Tingginya belanja negara diarahkan untuk program-program prioritas, namun implementasinya di lapangan perlu diawasi agar tidak timbul pemborosan atau bahkan penyimpangan.

Selain itu, sumber pembiayaan belanja dari utang juga menyimpan risiko bagi generasi mendatang. Klaim pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang lebih tinggi atau mencapai 5,6 persen dianggap merupakan pertumbuhan yang dominan digerakkan oleh belanja pemerintah yang sumbernya bukan dari pendapatan asli yang kuat, melainkan dari penarikan utang baru. 

Pemerintah memang patut mensyukuri aliran modal masuk di pasar obligasi pada April. Namun, di satu sisi rasio penawaran investor menurun dan imbal hasil atau yield surat berharga negara (SBN) mengalami kenaikan. Artinya investor menuntut harga yang lebih mahal untuk meminjamkan utang dan risiko dipersepsikan meningkat. Beban pembayaran bunga utang bakal membengkak. 

Harris menilai arsitektur fiskal yang tak cermat berimbas pada pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi global memang sedang bergejolak. “Tapi, fundamental internal kita juga rapuh. Pertumbuhan yang dibiayai utang dengan bunga semakin mahal adalah resep pelemahan kurs,” ucapnya.

Beban subsidi energi yang membengkak akibat konflik Timur Tengah sudah cukup menyiksa. Kini, karena utang kita mahal dan Rupiah melemah, biaya substitusi impor, dari BBM hingga bahan pangan, melambung. Rakyat kecil dihantam dari dua arah, yaitu harga barang naik karena kurs namun pemerintah harus menahan subsidi karena defisit utang melebar.

Karena itu, ia mengkritik budaya komunikasi fiskal yang hanya menonjolkan pertumbuhan tanpa berani mengekspos biaya dan risiko atau cost dan risk. “Kami menuntut transparansi. Jangan hanya merias angka di halaman depan, tapi sembunyikan tagihan utang yang jatuh tempo di halaman belakang,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa APBN 2026 tumbuh ekspansif. “Hingga Maret, APBN tumbuh cukup ekspansif. Kalau Anda lihat yang 2026, pendapatan negara tumbuhnya 10 persen,” ujarnya, Selasa, 5 Mei 2026.

Realisasi pendapatan negara sebesar Rp 574,9 triliun sedangkan belanja negara mencapai Rp 815 triliun. Sehingga defisit APBN hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp 240,1 triliun.