3 weeks ago
14
Ilustrasi(Dok Istimewa)
Dugaan praktik pengamanan situs judi online (judol) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali menjadi sorotan. Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan terhadap para pegawai yang menjadi terdakwa, tetapi juga mendalami dugaan keterlibatan pihak yang disebut dalam rangkaian perkara tersebut.
Dalam surat dakwaan perkara dugaan pengamanan situs judi online yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025, jaksa menguraikan adanya skema pengamanan situs judi online agar tidak masuk daftar pemblokiran. Perkara tersebut menjerat empat terdakwa, yakni Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhjiran alias Agus.
Menurut dia, munculnya nama seorang pejabat dalam uraian dakwaan, ditambah adanya keterangan saksi dan informasi yang disebut terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), merupakan alasan yang cukup untuk mendorong aparat melakukan pendalaman secara serius.
“Kalau dari hasil pemeriksaan dan alat bukti ditemukan keterlibatan pidana, ya harus ditetapkan sebagai tersangka,” katanya, Rabu (26/8/2026).
Persoalan utama yang jadi sorotan adalah uraian jaksa soal pembagian hasil dari praktik pengamanan situs judol. Dalam dakwaan, jaksa menyebut adanya kesepakatan pembagian uang hasil pengamanan situs judol.
Dalam dakwaan itu disebutkan tarif pengamanan situs semula ditawarkan Rp3 juta per situs, kemudian dinegosiasikan menjadi Rp8 juta per situs. Bagi Muslim Arbi, perkembangan persidangan justru harus menjadi pintu masuk untuk menguji seluruh keterangan yang muncul.
“Kalau ada nama yang disebut dalam dakwaan, kemudian ada keterangan saksi dan BAP yang mengarah kepada orang tersebut, jangan berhenti pada narasi. Semua harus diuji melalui proses hukum,” ujarnya.
Muslim Arbi juga menyoroti informasi soal sejumlah pejabat eselon yang disebut memberikan keterangan mengenai dugaan peran pejabat terkait.
Muslim Arbi menilai informasi semacam itu tak boleh diabaikan. Menurut dia, tugas penyidik adalah menguji apakah keterangan tersebut benar, siapa pemberi uang, berapa jumlahnya, kapan uang diberikan, melalui siapa, serta apakah terdapat bukti elektronik, transaksi keuangan, komunikasi atau saksi lain yang menguatkan.
Sorotan lainnya berkaitan dengan uraian dakwaan soal pertemuan pejabat terkait dengan sejumlah orang yang kemudian menjadi terdakwa. Karena itu, menurut Muslim Arbi, rangkaian itu harus dibedah satu per satu untuk menentukan apakah hubungan itu sekadar hubungan kedinasan dan personal, atau hubungan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
“Yang harus dibuktikan adalah hubungan antara keputusan, perintah, komunikasi, aliran uang dan perbuatan para pelaku,” tegasnya.
Pada sisi lain, pejabat terkait yang dimaksud berulang kali membantah tudingan dirinya menerima 50% uang hasil pengamanan situs judi online. Dalam pernyataannya kepada wartawan pada 19 Mei 2025, pejabat itu menyebut tudingan tersebut sebagai narasi jahat dan membantah mengetahui adanya kesepakatan pembagian uang.
Ia pun menyatakan tak pernah menerima aliran dana dari para tersangka dan mengaku justru gencar melakukan pemberantasan judi online. Bahkan, ia siap membuktikan dirinya tidak terlibat dalam praktik pengamanan situs judi online.
Muslim Arbi menilai kasus ini menyangkut kredibilitas pemberantasan judi online dan integritas lembaga negara. Pengungkapan perkara judi online tidak boleh berhenti pada orang-orang di level operasional.
“Negara harus menunjukkan tidak ada pejabat yang kebal hukum,” ujarnya.
