Pengendalian Penduduk Jangan Berhenti pada Wacana, Hunian Layak Harus Jadi Prioritas

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kanan).(Antara)

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI memiliki kewenangan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui kebijakan kependudukan. Menurut Rano, pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan kelahiran lewat program Keluarga Berencana (KB) serta penurunan angka kematian melalui pelayanan kesehatan terpadu dan berkelanjutan.

Namun, persoalan Jakarta tidak semata-mata terletak pada angka kelahiran. Mobilitas penduduk dan tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi juga menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kebijakan tata ruang, transportasi, dan hunian yang lebih serius.

“Upaya pengendalian kuantitas penduduk dilakukan antara lain melalui pengaturan kelahiran dengan program Keluarga Berencana (KB), serta penurunan angka kematian melalui pelayanan kesehatan terpadu dan berkelanjutan,” ujar Rano melalui keterangannya, Kamis (27/8).

Ia mengatakan penataan persebaran dan mobilitas penduduk diperlukan agar pertumbuhan penduduk berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah. Pemprov DKI, kata dia, tetap menjamin hak setiap orang menentukan tempat tinggal.

“Kebijakan yang diterapkan bukan untuk membatasi hak bermukim, melainkan menciptakan tata kelola mobilitas penduduk yang tertib, inklusif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Di sisi lain, Rano menekankan pentingnya kebijakan public housing dengan menjadikan rumah susun sebagai instrumen penyediaan hunian layak, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT).

Masalahnya, penyediaan hunian murah di Jakarta selama ini masih berhadapan dengan persoalan klasik: keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah. Karena itu, Pemprov DKI tidak cukup hanya membangun rumah susun, tetapi juga harus memastikan lahan dan akses hunian benar-benar berpihak kepada warga yang membutuhkan.

Menanggapi kebutuhan lahan, Rano menyebut optimalisasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan tanah negara yang telah dihuni warga lebih dari 20 tahun dapat dilakukan, salah satunya melalui strategi Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV).

“Penataan permukiman padat melalui KTV akan dilakukan secara partisipatif karena warga tetap dapat bermukim dalam ekosistem sosial ekonomi yang telah ada, serta memberikan hak atas hunian yang layak,” pungkas Rano. (Far/P-3)