2 weeks ago
7
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman(MI/Bayu Anggoro)
PEMERINTAH daerah di Jawa Barat diminta merespons setiap keluhan warga terkait ketidaksesuaian data sosial ekonomi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah daerah harus memberikan kejelasan informasi serta memfasilitasi proses perbaikan data warga.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan, pihaknya menerbitkan surat edaran bernomor 8284/PW.04.02/ASDA EKBANG tertanggal 1 September 2026.
Instruksi tersebut merujuk pada surat Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Barat Nomor B-3498/320000/HM.310/2026 tanggal 31 Agustus 2026 mengenai dukungan sosialisasi pembaruan DTSEN untuk program bantuan pendidikan tinggi.
Melalui surat edaran yang dikirimkan kepada 27 sekretaris daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat, menurutnya Pemprov Jabar menetapkan tiga instruksi utama.
Pertama, pemerintah daerah wajib menggencarkan sosialisasi hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan agar masyarakat memahami prosedur pembaruan data secara mandiri melalui laman dtsen-form.bps.go.id.
Kedua, kepala desa dan lurah diinstruksikan untuk turun tangan langsung membantu warga yang ingin memutakhiran data dengan menerbitkan surat keterangan sesuai kondisi faktual keluarga.
"Ketiga, pemerintah kabupaten dan kota diminta memperkuat koordinasi dengan kantor BPS di wilayah masing-masing guna memastikan kelancaran proses validasi data," katanya di Bandung, Rabu (2/9).
Lebih lanjut, ie menyebut masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme pemutakhiran data, termasuk mendapat fasilitasi untuk memperbaiki data apabila desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.
"Jadi ya harus melaksanakan sosialisasi kepada perangkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta masyarakat tentang mekanisme pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat," katanya.
Maka dari itu, ia kembali menyebut instruksi tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah. Herman bahkan menutup surat tersebut dengan penekanan agar langkah itu dijalankan secara serius. (BY/E-4)
