Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau kesiapan transportasi publik modern jalur LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading pada Senin (24/8/2026).(Dok. Pemkot Jakarta Utara.)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas penundaan jadwal peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai. Permintaan maaf ini ditujukan khususnya kepada warga yang telah melakukan penyesuaian perjalanan menyusul rencana rekayasa lalu lintas di kawasan Manggarai.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal ini diambil demi menjamin aspek inklusivitas layanan. Pemerintah ingin memastikan seluruh fasilitas pendukung telah siap sepenuhnya sebelum dioperasikan untuk umum.
“Fasilitas akses, informasi, dan layanan prioritas perlu dipastikan lengkap sebelum peresmian, termasuk bagi penyandang disabilitas, lansia, anak, dan warga yang berpindah moda di Manggarai,” ujar Chico di Jakarta, Rabu (26/8).
Kepastian Tarif dan Progres Pembangunan
Terkait aspek operasional, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan kepastian mengenai skema tarif. Jalur LRT Kelapa Gading-Manggarai akan memberlakukan tarif flat sebesar Rp5.000 pada masa awal operasional. Kebijakan tarif ini direncanakan berlaku hingga Oktober 2026.
Setelah masa transisi tersebut berakhir, Pemprov DKI akan mengevaluasi dan menentukan besaran tarif selanjutnya. Pramono juga mengisyaratkan adanya kebijakan khusus atau "kado" bagi pengguna pada masa awal pengoperasian, meski detailnya masih dalam tahap penggodokan.
Ringkasan Informasi LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai:
| Status Proyek | Selesai 100% (Rel & Jalur Layang) |
| Tarif Awal | Rp5.000 (Hingga Oktober 2026) |
| Layanan Gratis | Tetap berlaku bagi 15 golongan khusus |
| Tahap Saat Ini | Menunggu pengujian Kementerian Perhubungan |
Menunggu Uji Kelayakan
Secara teknis, Pramono menegaskan bahwa progres pembangunan fisik jalur sepanjang Kelapa Gading hingga Manggarai telah rampung sepenuhnya. Seluruh infrastruktur utama, mulai dari rel hingga jalur layang, sudah siap digunakan.
Saat ini, operasional LRT Jakarta tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat. "Proses yang dilakukan tinggal menunggu pengujian dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan," pungkas Pramono.
Selain tarif umum, Pemprov DKI juga memastikan bahwa kebijakan transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat tertentu di Jakarta tetap akan berlaku pada layanan LRT ini, guna menjaga aksesibilitas transportasi publik bagi warga yang membutuhkan. (Ant/I-1)


















































