3 weeks ago
6
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid didampingi Kepala Bakom Muhamad Qodari (kedua kiri) dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto (kanan) menyampaikan hasil kegiatan Forum Koordinasi Optimalisasi Peran Humas K/L dan Pemda dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi,(MI/M Ilham Ramadhan Avisena)
PEMERINTAH mendorong jajaran humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk lebih proaktif mengisi ruang informasi publik di tengah derasnya arus informasi dan masifnya penggunaan media sosial. Humas diminta tidak hanya bereaksi terhadap informasi negatif, tetapi rutin menyampaikan program, capaian, hingga dampak nyata kebijakan kepada masyarakat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan, pemerintah tidak bisa lagi menunggu informasi berkembang sebelum memberikan penjelasan kepada publik. Menurut dia, komunikasi harus menjadi bagian yang melekat dalam pelaksanaan setiap program pemerintah.
"Di era sekarang ini dengan begitu derasnya informasi dengan adanya media sosial memang pemerintah tidak bisa menunggu, harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan," kata Qodari di Graha Marinir, Jakarta, Selasa (1/9).
Ia menekankan komunikasi program memiliki posisi yang sama pentingnya dengan program itu sendiri. Penyampaian informasi yang konsisten dinilai diperlukan agar masyarakat memahami program pemerintah dan dukungan terhadap kebijakan dapat semakin kuat.
"Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal," ujarnya.
Qodari mengatakan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) memiliki peran penting dalam mengorkestrasi komunikasi pemerintah. Koordinasi tersebut membutuhkan keterlibatan humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang jumlah perangkatnya secara nasional mencapai lebih dari 8.000 item.
Menurut dia, komunikasi pemerintah juga tidak cukup berhenti pada penyampaian kegiatan. Program harus diperlihatkan melalui dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sehingga kebijakan tidak hadir sebagai sesuatu yang abstrak.
Ia menggambarkan program pemerintah perlu memiliki wajah, yakni warga yang merasakan langsung manfaat kebijakan. Dengan begitu, informasi mengenai program tidak sekadar berisi agenda birokrasi, tetapi menunjukkan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.
Dorongan untuk membuat komunikasi pemerintah lebih aktif juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Ia menilai jaringan kehumasan pemerintah yang sudah lengkap harus dioptimalkan, termasuk dengan menjadikan humas sebagai penghubung dua arah antara pemerintah dan publik.
"Pemerintah memiliki jaringan kehumasan yang sangat lengkap yang sangat komplit. Tentu jaringan lengkap itu harus dipastikan bekerja secara maksimal," kata Bima.
Menurut Bima, humas tidak semestinya hanya menyampaikan kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat. Humas juga perlu membaca perbincangan publik untuk menangkap persoalan, respons, dan kebutuhan masyarakat yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah.
Selain itu, Bima mendorong humas lebih banyak mengangkat kabar baik dan kisah inspiratif dari berbagai daerah. Upaya tersebut dinilai penting agar ruang digital tidak didominasi konten negatif.
"Jadi supaya dunia maya kita, supaya algoritma hari ini tidak dipenuhi oleh DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian), tidak juga hanya sifatnya reaksi atau counter terhadap hal-hal yang sifatnya negatif tetapi ada berita baik, ada hal-hal inspiratif," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto mengatakan forum Bakohumas menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia mengatakan pemerintah akan meningkatkan sinkronisasi kegiatan kehumasan agar komunikasi kebijakan dapat berjalan lebih terkoordinasi. Kerja sama juga akan diperkuat dengan media agar pemberitaan mengenai program pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih baik terhadap pelaksanaan kebijakan.
"Pada hari ini kita bisa berkumpul menjadi satu komitmen bagi kita semua yang sebenarnya kita sudah lama pengin mendengar bersama persoalan kita," kata Eko.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan forum komunikasi Bakohumas tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat. Pemerintah, kata dia, sepakat untuk mengupayakan forum serupa dapat dilanjutkan secara berkala setiap tahun sebagai ruang komunikasi sekaligus evaluasi.
Meutya menilai forum tersebut penting untuk mengidentifikasi persoalan dalam komunikasi pemerintah, termasuk ketika penyampaian informasi dinilai masih lambat, kurang jelas, atau belum merespons kebutuhan publik secara cepat.
"Ini juga menjadi forum bagi kami untuk mengevaluasi diri," kata Meutya. (Z-10)
