3 weeks ago
24
Ilustrasi(Dok Metro TV)
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27–31 Agustus 2026, menjadi momentum strategis untuk menentukan arah organisasi menghadapi perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan tantangan generasi muda.
Muktamar NU ke-35 tak hanya berkaitan dengan pergantian kepemimpinan, tapi juga masa depan organisasi dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional.
Sehari menjelang pembukaan Muktamar, sejumlah kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, menyerukan agar proses Muktamar berlangsung bermartabat, demokratis, jujur, serta bebas dari tekanan dan intervensi.
Pemerhati Pendidikan dan Transformasi Sosial Saifullah Isri menilai pesan itu menjadi pengingat agar dinamika politik organisasi tak menggeser nilai-nilai utama NU, terutama persaudaraan dan tradisi keilmuan pesantren.
“Pesantren bukan hanya tempat belajar kitab, tapi juga tempat belajar adab. Ketika NU menghadapi momentum besar seperti Muktamar, nilai-nilai pesantren harus jadi kompas agar kontestasi tidak menghilangkan persaudaraan,” ujar Saifullah, Sabtu (29/8/2026).
Menurut Saifullah, tantangan NU ke depan jauh lebih besar daripada sekadar menentukan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU periode 2026–2031. NU harus mampu merespons transformasi pendidikan, ekonomi digital, perubahan dunia kerja, hingga perkembangan artificial intelligence (AI).
“Generasi muda NU hidup dalam ekosistem berbeda. Mereka belajar melalui YouTube, berkomunikasi melalui WhatsApp, memperoleh informasi dari media sosial dan mulai berinteraksi dengan AI. NU harus hadir di ruang-ruang tersebut tanpa kehilangan akar tradisi pesantren,” katanya.
Ia menilai NU membutuhkan kepemimpinan yang tak cuma memiliki kekuatan moral dan keagamaan, tapi juga kemampuan manajerial, teknologi, ekonomi, dan membaca perubahan sosial.
Saifullah menegaskan pesantren memiliki modal penting untuk menghadapi era AI melalui tradisi keilmuan, sanad, talaqqi, tabayyun, dan pembentukan karakter.
“AI bisa menghasilkan informasi, tetapi tidak otomatis menghasilkan kebijaksanaan. Algoritma bisa menentukan apa yang kita lihat, tetapi tidak boleh menentukan apa yang kita yakini. Di sinilah pesantren memiliki peran penting sebagai kompas moral,” ujarnya.
Karena itu, pesantren perlu naik kelas dari sekadar objek kebijakan menjadi pusat pemikiran strategis bangsa. Pesantren dapat memperluas kontribusi pada isu pendidikan, ekonomi, lingkungan, teknologi, AI, ekonomi digital, ketahanan pangan, hingga visi Indonesia 2045. Sementara itu, Tokoh Millenial PBNU Gus Fauzi Mahendra mengatakan Muktamar NU ke-35 harus menghasilkan agenda yang relevan dengan kebutuhan generasi muda.
“Anak muda NU hari ini tidak hanya menunggu siapa Ketua Umum PBNU. Mereka menunggu apa yang bisa NU lakukan untuk menjawab persoalan pendidikan, lapangan kerja, ekonomi digital, AI, hoaks, dan perubahan sosial,” kata Gus Fauzi.
Menurutnya, besarnya jumlah warga NU harus diikuti kemampuan organisasi menciptakan dampak nyata. “Jumlah yang besar tidak otomatis menjadi kekuatan. Kekuatan muncul ketika potensi Nahdliyin di bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, profesional, pesantren, dan komunitas bisa diorganisasi menjadi kekuatan produktif,” ujarnya.
Gus Fauzi juga mengingatkan agar perbedaan dalam Muktamar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Menurutnya, rekonsiliasi harus menjadi agenda penting setelah seluruh proses pemilihan selesai.
“Jangan sampai kontestasi membuat kita bermusuhan. Setelah Muktamar selesai, seluruh elemen NU tetap harus bisa duduk bersama,” katanya.
Saifullah menilai Muktamar NU ke-35 harus menghasilkan lebih dari sekadar pergantian kepemimpinan. Forum tersebut harus melahirkan arah baru bagi NU dalam menghadapi tantangan nasional dan global. “Muktamar jangan hanya menghasilkan Ketua Umum baru, tetapi arah baru. Jangan hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi energi baru. Dan jangan hanya menghasilkan pemenang kontestasi, tetapi persaudaraan baru,” tuturnya.
Ia berharap kepemimpinan NU mendatang memperkuat pendidikan, ekonomi umat, transformasi digital, pemberdayaan generasi muda, dan kesiapan menghadapi perubahan teknologi.
“NU harus mulai memikirkan roadmap menuju Indonesia 2045. Organisasi sebesar NU memiliki modal sosial yang sangat besar untuk ikut menentukan masa depan bangsa,” kata Saifullah.
Muktamar NU ke-35 pada akhirnya bukan hanya menjadi forum memilih pemimpin, tetapi momentum menentukan bagaimana NU memasuki abad keduanya: tetap berakar pada tradisi pesantren, namun mampu menjawab tantangan teknologi, generasi muda, dan perubahan global. “Boleh berubah dalam cara, tetapi jangan kehilangan arah,” ujar Saifullah. (H-2)
