3 weeks ago
7
Foto udara Terusan Suez di Mesir.(Dok. Egypt Tours Portal)
PEMERINTAH Mesir menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan Terusan Suez maupun aset negara strategis lainnya sebagai alat untuk melunasi utang pemerintah. Pernyataan resmi ini dikeluarkan guna meredam spekulasi terkait rencana pengalihan aset negara demi menekan beban fiskal.
Kabinet Mesir pada Minggu (30/8) menyatakan bahwa jalur air strategis tersebut sepenuhnya berada di luar rencana skema pelunasan utang apa pun. Penegasan ini muncul setelah beredarnya usulan yang menyarankan pengalihan sejumlah aset negara ke Bank Sentral Mesir sebagai imbalan atas pengurangan sebagian utang domestik pemerintah.
Pemerintah menyebut usulan tersebut sebagai "pandangan pribadi semata" yang tidak mencerminkan kebijakan resmi negara. Kabinet menekankan bahwa gagasan tersebut tidak dapat diterima dan dipastikan tidak akan terjadi.
Kedaulatan dan Keamanan Nasional
Dalam pernyataan resminya, Kabinet Mesir bersikap sangat tegas, terutama menyangkut status Terusan Suez. Pemerintah menyatakan tidak ada rencana untuk menukar, menjaminkan, apalagi mengalihkan kepemilikan jalur air tersebut demi kepentingan pelunasan utang.
Terusan Suez dinilai berkaitan erat dengan keamanan nasional dan kedaulatan Mesir. Selain itu, jalur ini memegang peranan sentral, baik dalam struktur perekonomian domestik maupun dalam arus perdagangan global.
Pemerintah juga menolak gagasan umum mengenai pengalihan aset negara ke Bank Sentral. Menurut argumen pemerintah, pemindahan aset dan kewajiban antarlembaga publik tidak akan secara otomatis mengurangi total kewajiban negara secara keseluruhan.
Penataan Struktur Utang
Alih-alih mengalihkan aset, pemerintah Mesir berpendapat bahwa masalah utang publik harus ditangani melalui langkah-langkah teknis fiskal yang lebih komprehensif, meliputi:
- Penataan kembali struktur utang.
- Pengelolaan biaya layanan utang.
- Pengaturan likuiditas domestik.
- Analisis dampak luas terhadap kebijakan fiskal dan moneter.
Sebelumnya, gagasan mengenai penggunaan aset negara ini dilontarkan oleh Hassan Heikal, seorang penasihat perdana menteri, pada Sabtu (29/8). Heikal menyarankan agar Mesir menggunakan kepemilikan saham di perusahaan milik negara atau bahkan Terusan Suez untuk mengimbangi utang domestik dengan mengalihkan kewajiban terkait ke Bank Sentral.
Ia merujuk pada model penyelesaian utang Otoritas Media Nasional Mesir (Maspero) yang baru saja dilakukan. Pada Kamis lalu, pemerintah mengumumkan kesepakatan pelunasan utang sebesar 88,3 miliar pound Mesir atau sekitar Rp30,7 triliun milik otoritas tersebut kepada Bank Investasi Nasional, meski detail aset yang terlibat dalam kesepakatan itu tidak diungkapkan ke publik. (Ant/Anadolu/H-3)
