Menyambut Muktamar, Menyelamatkan NU

Nanang Hasan Susanto(Dok.pribadi)

FORUM tertinggi dari ormas terbesar di Indonesia, bahkan dunia, Nahdlatul Ulama sedang digelar, yakni tanggal 27–31 Agustus 2026. Salah satu agenda pentingnya memilih Rais Am dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menariknya, muktamar kali ini didahului dinamika yang cukup menegangkan. Ada isu pembenahan tata kelola organisasi, hingga keputusan rais am memberhentikan ketua umumnya. Tulisan ini tidak fokus pada detail dinamika tersebut, tapi mencoba melihatnya dari aspek mekanisme pemilihan, serta dampaknya bagi NU.

Sejak tahun 1999, berbagai keputusan penting muktamar, khususnya pemilihan ketua umum menggunakan mekanisme pemungutan suara (voting). Ini merupakan babak baru bagi ormas tradisional NU, setelah sebelumnya lebih banyak bertumpu pada aspek karisma dan musyawarah. Voting sebenarnya tidak menghilangkan aspek musyawarah. Namun, sejak 1999 hingga saat ini, voting nyaris menjadi satu-satunya mekanisme, setelah musyawarah tidak mampu menemukan kata mufakat. Semakin banyaknya peserta, kompleksitas kepentingan, serta tuntutan demokratisasi, nampaknya menjadi alasan dibalik perubahan ini.

Tradisionalitas dan karisma

Menurut saya, mekanisme voting sedikit banyak menggerus aspek tradisionalitas yang menjadi ciri khas NU. Tradisi NU sebelumnya syarat dengan aspek musyawarah, tabayun, bahtsul masail, tawassuth, mencari kemaslahatan, mulai terkikis. Orientasi pemilihan, dari sebelumnya mencari pemimpin terbaik (berdasarkan standar NU), berubah menjadi memenangkan kandidat tertentu. Saya tidak ingin mengatakan, voting tidak sesuai dengan Islam, tapi menurut saya, kurang pas untuk organisasi berciri khas tradisional seperti NU. Mekanisme voting memungkinkan masuknya berbagai kepentingan, yang akhirnya mengarah pada berbagai konflik internal.

Sebenarnya, NU bukan sekadar organisasi massa. Kata “ulama” pada Nahdlatul Ulama (kebangkitan Ulama) mengandung pengertian sekelompok orang yang memiliki tradisi keilmuan (Islam). Dalam sejarahnya, tradisi yang hidup di pesantren, sebagai basis NU, bukanlah voting. Proses bahtsul masail, penetapan awal Ramadan, penentuan hukum fikih, dst. Semuanya dilakukan melalui adu argumentasi, pengujian dalil, mendengar pendapat senior, sekaligus mencari titik temu (ijma). Sangat jarang, jika tidak dikatakan tidak pernah, keputusan diambil dengan voting, pada awal pertumbuhannya.

Voting, mengikis aspek karisma sebagai salah satu kekhasan utama NU. Banyak orang menganggap karisma identik dengan anti-demokrasi. Padahal dalam tradisi NU, karisma lahir dari sanad keilmuan, akhlak, pengabdian, serta pengakuan sosial. Dalam istilah Pierre Bourdieu, karisma seperti itu dikategorikan sebagai symbolic capital. Kiai dihormati bukan karena dipilih, tapi karena memperoleh legitimasi moral. Voting perlahan menggeser symbolic capital menjadi political capital. Yang menentukan bukan lagi kedalaman ilmu, tetapi kemampuan membangun dukungan.

Dalam teori demokrasi deliberatif, Jürgen Habermas membedakan antara communicative rationality dan strategic rationality. Musyawarah NU dahulu lebih dekat dengan communicative rationality. Prinsipnya adalah saling mendengar, menguji argumentasi, serta mencari titik temu. Pada sisi lain, voting lebih dekat pada strategic rationality. Di dalamnya ada aspek membangun koalisi, menghitung suara, melobi pemilik suara, dan pada akhirnya memenangkan kontestasi. Mekanisme ini menggeser aspek karismatik, kedalaman ilmu, serta kelayakan memimpin, dengan orientasi mendapatkan suara terbanyak, dengan berbagai cara.

Pintu politik transaksional

Selain itu, mekanisme Voting juga membuka pintu politik transaksional. Sistem elektoral selalu membawa potensi komersialisasi suara. James Buchanan, dalam teori public choice mengatakan, desain institusi memengaruhi perilaku aktornya. Jika suara menentukan kemenangan, maka suara memperoleh nilai ekonomi dan politik.

NU, sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan dunia, tentu menggiurkan para aktor politik praktis untuk ikut bermain di dalamnya. Kondisi ini semakin relevan jika diletakkan dalam konteks politik Indonesia yang menganut sistem pemilihan langsung (one man, one vote). Dalam konfigurasi itu, Ormas dengan basis massa terbesar akan selalu menjadi arena yang diperebutkan berbagai aktor politik. NU, dengan puluhan juta warga dan jejaring pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, memiliki nilai strategis yang sangat tinggi.

Ketika mekanisme pemilihan di dalam organisasi semakin mengandalkan voting, pintu masuk bagi kepentingan politik praktis menjadi semakin terbuka. Kedekatan sebagian elite NU dengan lingkaran kekuasaan, keterlibatan tokoh-tokohnya dalam berbagai jabatan strategis negara, hingga keterhubungan NU dengan program-program strategis pemerintah menunjukkan bahwa batas antara ruang keummatan dan ruang politik semakin tipis. Kedekatan itu tentu tidak selalu keliru, sebab negara dan ormas memang perlu bersinergi. Namun, ketika jarak kritis mulai menghilang, independensi moral NU sebagai penjaga nurani umat ikut dipertaruhkan.

Membangun mekanisme

Karena itu, menjaga marwah NU tidak cukup hanya dengan memilih figur yang tepat, tetapi juga dengan membangun kembali mekanisme yang sesuai dengan jati dirinya. Musyawarah perlu dikembalikan sebagai instrumen utama pengambilan keputusan, sementara voting cukup menjadi jalan terakhir ketika seluruh ikhtiar mencapai mufakat benar-benar menemui jalan buntu.

Karisma kiai sebagai ciri khas NU perlu dirawat. Dia dipahami bukan sebagai bentuk feodalisme, melainkan otoritas moral yang lahir dari sanad keilmuan, integritas, keteladanan dan pengabdian panjang kepada umat. Dengan demikian, kekuatan terbesar NU tidak terletak pada banyaknya suara yang berhasil dikumpulkan, melainkan pada kewibawaan moral yang mampu mempersatukan.

Jika modal moral itu terkikis oleh logika kompetisi elektoral, yang dipertaruhkan bukan sekadar hasil sebuah muktamar, melainkan karakter dasar Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah yang selama satu abad menjadi penyangga moderasi Islam dan perekat kebangsaan.