3 weeks ago
17
Menko Polkam Djamari Chaniago mendorong pemerintah memperkuat penguasaan ruang digital untuk mencegah disinformasi, fitnah, dan kebencian memengaruhi masyarakat.(Dok.Istimewa)
PEMERINTAH mengingatkan pentingnya penguasaan ruang digital untuk mencegah disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) membentuk cara pandang masyarakat secara negatif. Arus informasi di media sosial dinilai bukan sekadar persoalan komunikasi, tetapi turut menentukan pola pikir dan karakter bangsa.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago saat membuka Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9).
Djamari menilai ruang digital kini telah menjadi arena penting dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Menurutnya, siapa yang mampu mengelola ruang tersebut akan memiliki pengaruh besar terhadap arah informasi yang berkembang di tengah publik.
"Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar. Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu," ujarnya.
Ia mengatakan derasnya peredaran DFK, narasi bernada negatif, ujaran kasar, hingga konten tidak senonoh di media sosial tidak boleh dipandang sebelah mata. Berbagai konten tersebut, kata dia, dapat memengaruhi cara masyarakat berpikir dan pada akhirnya berpengaruh terhadap karakter bangsa.
"Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter. Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis," tuturnya.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kemampuan dalam mengelola sekaligus mengantisipasi arus informasi digital. Djamari mengingatkan, ruang informasi yang sudah telanjur didominasi pihak lain akan jauh lebih sulit untuk direbut kembali.
"Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran. Padahal, kekuatan yang kita miliki sangat besar, maka harus bisa dikoordinasikan dengan baik," kata Djamari.
Dalam konteks tersebut, pengelolaan komunikasi publik dinilai tidak lagi sebatas pekerjaan menyampaikan informasi pemerintah. Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberantasan kejahatan digital dan perlindungan data nasional, komunikasi publik turut berkaitan dengan perlindungan masyarakat, kedaulatan digital, serta pemeliharaan stabilitas nasional.
Peran humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pun didorong untuk berkembang. Humas tidak cukup hanya menjadi pelaksana publikasi, tetapi perlu berfungsi sebagai pengelola komunikasi strategis yang mampu menjaga sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Djamari juga menyerukan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, jajaran humas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat untuk menghadapi tantangan informasi secara bersama-sama.
"Tidak ada orang lain lagi. Kita sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK," pungkasnya. (Z-2)
