3 weeks ago
8
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago(Antara)
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memastikan pemerintah bersama TNI dan Polri akan mengawal masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di Gedung DPR RI. Langkah ini diambil guna menjamin kegiatan tersebut berlangsung tertib, aman, dan kondusif.
Djamari menjelaskan bahwa jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, bersama elemen masyarakat, akan bahu-membahu menjaga keamanan. Fokus utama pengawalan ini adalah memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik dan diterima secara positif oleh anggota dewan.
"Kita kawal supaya aspirasi ini tersalurkan dengan baik, diterima pula oleh anggota DPR dengan bagus," ujar Djamari usai kegiatan olahraga jalan santai di Plataran Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Antisipasi Penyusup dan Gangguan Keamanan
Menko Polkam menekankan bahwa pengamanan ketat diperlukan untuk mencegah adanya penyusupan dari kelompok lain yang berpotensi mengganggu jalannya aksi. Pemerintah ingin melindungi hak masyarakat dalam berpendapat agar pesan yang ingin disampaikan tetap utuh tanpa gangguan pihak luar.
"Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR, kita lindungi, kita kawal, supaya bulat masuk ke sana dan tidak ada yang mengganggu," tegasnya. Ia menambahkan bahwa pengamanan ini bukan bertujuan untuk menghalangi masyarakat, melainkan untuk memastikan ketertiban di lingkungan Jakarta tetap terjaga.
Sinergi TNI-Polri juga diarahkan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) secara umum, termasuk melindungi warga yang tidak terlibat dalam kegiatan aksi agar tetap bisa beraktivitas normal.
Respons DPR Terkait Aksi Massa
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapan parlemen untuk menerima aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Terkait rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026, Puan mengimbau para peserta untuk tetap menjaga ketertiban dan menghindari kericuhan.
"Partisipasi dari masyarakat, jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (26/8).
Sebagai bentuk keterbukaan, Puan mencontohkan bahwa Komisi III DPR baru-baru ini telah menerima aspirasi dari sejumlah akademisi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Ia berharap seluruh proses penyampaian pendapat di kompleks parlemen dapat berlangsung dengan dialog yang konstruktif.
Baca juga: Ada demo di DPR, Dishub DKI siapkan pengalihan lalin situasional.
Menko Polkam Djamari Chaniago berharap, setelah aspirasi diterima, anggota DPR dapat segera menindaklanjuti keinginan masyarakat tersebut. "Mudah-mudahan apa yang diterima oleh DPR bisa ditindaklanjuti dan ditanggapi oleh anggota DPR terkait keinginan-keinginan dan aspirasi masyarakat," pungkasnya. (Ant.E-3)
