Menhut Dinilai Punya Peran Krusial dalam Jaga Kredibilitas Perdagangan Karbon Hutan

Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia Tiza Mafira (dua dari kiri).(Antara)

PERKUMPULAN Climate Policy Initiative (CPI) menekankan pentingnya peran Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sebagai figur sentral dalam ekosistem perdagangan karbon nasional. Posisi Menhut dinilai menjadi "penjaga gerbang" (gatekeeper) utama yang menentukan keberhasilan implementasi nilai ekonomi karbon di sektor kehutanan.

Direktur CPI Tiza Mafira menyatakan bahwa posisi strategis Kementerian Kehutanan sangat krusial mengingat mekanisme perdagangan karbon hutan saat ini sepenuhnya dijalankan melalui skema kompensasi karbon (carbon offset) resmi. Hal ini disampaikan Tiza di Jakarta pada Rabu (15/7/2026).

Mekanisme perdagangan karbon di Indonesia telah diperkuat melalui payung hukum yang ketat. Tiza menjelaskan bahwa operasionalisasi sektor ini mengacu pada dua regulasi utama, yakni:

• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110/2025
• Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6/2026

Melalui regulasi tersebut, Kementerian Kehutanan memiliki otoritas penuh melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Sistem ini berfungsi sebagai instrumen validasi teknis sekaligus pengawasan terhadap seluruh proyek karbon yang berjalan di lapangan.

Fokus Utama Pengawasan: Mencegah terjadinya potensi klaim ganda (double counting) atas unit karbon yang diproduksi oleh pengembang proyek.

Menjaga Kepercayaan Pasar dan Harga Premium

Pengawasan ketat oleh kementerian bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya menjaga kredibilitas komoditas hijau Indonesia di mata dunia. Tiza menambahkan bahwa penghindaran klaim ganda akan secara langsung meningkatkan kepercayaan pasar, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Tingkat kepercayaan pasar global terhadap unit karbon Indonesia nantinya akan menentukan nilai tawar ekonomi secara signifikan. Dengan integritas data yang terjaga melalui SRUK, unit karbon hutan Indonesia berpeluang memperoleh harga premium di pasar karbon dunia.

Aspek Strategis Fungsi Kementerian Kehutanan

Validasi Teknis	Memastikan proyek karbon sesuai standar melalui SRUK.
Integritas Data	Mencegah double counting unit karbon.
Nilai Ekonomi	Mendorong tercapainya harga premium di pasar global.

"Perkembangan perdagangan karbon kehutanan ke depan akan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan pasar. Hal itu akan menentukan apakah karbon hutan Indonesia mampu bersaing secara kompetitif," tutup Tiza. (Ant/I-1)