Manipulasi Informasi di Tengah Aksi 27 Agustus Picu Kekhawatiran Perang Kognitif

ilustrasi(Antara)

Rentetan manipulasi persepsi publik yang menyertai gelombang aksi pada 27 Agustus 2026 memicu kekhawatiran serius mengenai kesiapan negara dalam menghadapi cognitive warfare atau perang saraf kognitif. Berbagai pola serangan informasi, mulai dari pemblokiran rekening donasi koordinator demo Pati, peretasan akun, hingga penyebaran video lama yang dibingkai sebagai kejadian terkini, dinilai telah menyasar "sistem saraf publik".

Peneliti Data dan Democracy Research Hub Monash University Indonesia, Ika Idris, menegaskan bahwa fenomena ini menuntut kejelasan arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, Indonesia perlu memutuskan apakah cukup dengan memperkuat mandat lembaga yang sudah ada atau memerlukan regulasi baru serta badan teknis khusus yang responsif untuk meredam manipulasi informasi sebelum bereskalasi menjadi kekerasan fisik.

Deteksi Dini Operasi Informasi

Ika menjelaskan bahwa timnya telah memantau pergerakan narasi ini sejak beberapa hari sebelum aksi berlangsung. Lonjakan narasi mulai terlihat signifikan sejak Senin, saat warga Pati mulai bergerak menuju Jakarta.

"Kebetulan yang kita pantau memang ada tiga kata kunci yaitu 'demo Pati' dan hoaks 'demo Pati batal'. Ajakan berdemo sudah muncul sejak 17-18 Agustus, namun lonjakannya baru terlihat saat aparat penegak hukum dan penguasa menunjukkan kesenjangan akuntabilitas yang memicu kemarahan publik," ungkap Ika, Kamis (27/8).

Ia menilai kondisi masyarakat saat ini telah mencapai tahap kinetic mobilization. Masyarakat tidak lagi sekadar meluapkan emosi di media sosial, tetapi ingin menunjukkan kuasa mereka melalui tindakan nyata, seperti penutupan rekening bank secara massal, sebagai bentuk perlawanan terhadap rasa ketidakberdayaan atas kondisi saat ini.

Mengenal FIMI dan DIMI

Secara global, terdapat kerangka kerja yang dikembangkan oleh European External Action Service (EEAS) untuk membedakan pola operasi manipulasi informasi:

• Foreign Information Manipulation Interference (FIMI): Perilaku manipulatif terkoordinasi oleh aktor asing untuk mengikis kepercayaan demokrasi.
• Domestic Information Manipulation Interference (DIMI): Varian yang dilakukan oleh aktor domestik seperti faksi politik atau kelompok kepentingan dalam negeri.

Persoalan utamanya, baik FIMI maupun DIMI seringkali tidak melanggar hukum secara eksplisit. Hal ini membuat penindakan sulit dilakukan hanya dengan regulasi pidana yang ada, sehingga menciptakan celah terjadinya konflik horizontal antarkelompok masyarakat.

Risiko Konflik Horizontal

Ika memperingatkan adanya potensi bentrok antarwarga akibat perang narasi dan tagar antara kelompok pro-pemerintah dan kontra-pemerintah. "Saya takutnya nanti jadi bentrok warga versus warga, bukan lagi rakyat menuntut ke pemerintah. Perang postingan dan narasi penyusup pasti ada," lanjutnya.

Untuk meminimalisir dampak, Ika memberikan rekomendasi praktis kepada publik: jangan menyebarkan tautan (link) yang mencurigakan. Sebaiknya, rekam ulang konten secara manual jika ingin berbagi informasi agar tidak menyumbang engagement pada akun yang berpotensi memanfaatkan viralitas untuk kepentingan tertentu.

Tiga Jalur Kebijakan Negara

Pasca aksi 27 Agustus 2026, pemerintah dihadapkan pada tiga pilihan strategis untuk melindungi ruang publik dari cognitive warfare:

1. Memperkuat mandat dan efektivitas otoritas siber serta penegak hukum yang ada agar lebih responsif.
2. Merumuskan regulasi baru yang secara spesifik mendefinisikan dan menindak operasi manipulasi informasi terkoordinasi tanpa memberangus kebebasan berekspresi.
3. Membentuk unit teknis independen untuk memantau dan merespons serangan siber sosial secara real-time.

Tanpa langkah tegas, pola manipulasi persepsi yang berulang ini berisiko terus tumbuh liar, meninggalkan publik tanpa perlindungan struktural terhadap serangan yang menyasar kesadaran kolektif bangsa. (E-3)