Makassar Raih Opini WTP Kelima, Berturut-turut Sejak 2021

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (BPK Sulsel), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dari Kepala BPK Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu dalam kegiatan Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Sulsel, Makassar pada Senin (25/5).

Wali Kota Makassar menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian yang kembali diraih Pemkot Makassar. Tercatat, opini WTP telah berhasil dipertahankan selama lima tahun berturut-turut sejak 2021.

"Pada hari ini, tentu kami selaku Pemerintah Kota Makassar sangat bersyukur dan bergembira atas WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan hasil kerja bersama," ujar Munafri.

Capaian itu disebut sebagai indikator positif atas konsistensi Pemkot Makassar dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Opini WTP juga menjadi bukti komitmen mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai prinsip good governance.

Munafri menuturkan, keberhasilan ini turut mencerminkan sinergi jajaran Pemkot Makassar bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat.

"Ini bukti kolaborasi atau sinergitas, bersama DPRD dan Forkopimda, seluruh masyarakat Kota Makassar. Alhamdulillah hari ini Kota Makassar kembali mendapatkan opini WTP," jelasnya.

Ia mengingatkan, masih terdapat sejumlah rekomendasi dan temuan yang harus segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah. Pada saat bersamaan, Munafri pun menyampaikan optimisme bahwa Pemkot Makassar mampu menyelesaikan seluruh rekomendasi melalui sistem pengelolaan keuangan yang terus diperbaiki dari tahun ke tahun.

"Saya sangat yakin dengan kemampuan Pemerintah Kota Makassar. Cara kita mengelola sistem keuangan dari tahun ke tahun semakin baik. Temuan-temuan yang berulang juga semakin berkurang. Ini menunjukkan adanya perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terus berjalan," katanya.

Munafri kemudian menyampaikan apresiasi kepada BPK Sulsel atas bimbingan, masukan, dan jalinan komunikasi bersama Pemkot Makassar.

"Bagi Pemerintah Kota Makassar, hal ini menjadi konsep yang sangat kuat dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik," ujarnya.

Tak hanya memenuhi asas kepatuhan administrasi dan regulasi, pengelolaan keuangan daerah didorong dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurut Munafri, capaian opini WTP adalah amanah dari masyarakat Kota Makassar, agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi.

Dia berharap, proses pemeriksaan dan penyerahan LHP tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kepala BPK Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menyatakan bahwa LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 disusun melalui proses pemeriksaan yang ketat, mendalam, dan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

Menurutnya, pemeriksaan laporan keuangan daerah yang bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, juga menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Perlu diketahui bahwa rekomendasi yang diberikan BPK telah melalui serangkaian diskusi dan pembahasan dengan entitas yang diperiksa. Selain itu, kami juga telah memperoleh rencana aksi dari entitas sebagai bentuk komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan," ujar Winner.

Ia berharap, seluruh rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diserahkan, sesuai Pasal 20 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Winner lalu mengimbau pimpinan dan anggota DPRD Sulsel agar menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan pemerintah daerah.

"Hasil pemeriksaan ini akan sangat berguna bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan," tuturnya.

Dalam pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025, proses pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan tetap menjunjung tinggi kode etik BPK, dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Menurut Winner, pemeriksaan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan interim dan pemeriksaan terinci guna memperoleh keyakinan memadai atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah.

"Pemeriksaan keuangan ini bertujuan memberikan keyakinan yang memadai, bukan kebenaran mutlak, atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan empat kriteria utama," katanya.

Empat kriteria itu mencakup kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

Adapun pada saat pemeriksaan, baik interim maupun terinci, tim BPK telah melakukan pengujian terhadap keempat kriteria sebagai dasar dalam menentukan opini WTP.

Selain pemeriksaan laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Winner menegaskan seluruh temuan pemeriksaan yang dimuat dalam LHP telah terlebih dahulu didiskusikan bersama pemerintah daerah dan DPRD sebelum diterbitkan.

"Tidak ada LHP yang terbit tanpa sepengetahuan kepala daerah maupun jajaran DPRD. Semua temuan telah kami diskusikan dan meminta tanggapan dari entitas yang diperiksa," katanya.

Ia menjelaskan, setiap data, konfirmasi, maupun klarifikasi yang diperoleh tim pemeriksa selalu dianalisis secara menyeluruh sebelum dituangkan menjadi temuan pemeriksaan. Jika data yang diperoleh dinilai belum valid, maka tidak akan dilanjutkan menjadi temuan.

Untuk itu, BPK membuka ruang diskusi agar seluruh proses pemeriksaan berjalan transparan. Winner menyebut, BPK juga terus melakukan langkah mitigasi agar seluruh informasi hasil pemeriksaan dapat tersampaikan lebih cepat kepada pemerintah daerah melalui koordinasi bersama Inspektorat.

"Kami berharap ke depan mitigasi dapat dilakukan lebih cepat lagi sehingga seluruh temuan dan rekomendasi dapat diketahui sejak awal dan ditindaklanjuti secara maksimal," pungkas Winner.

(rea/rir)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]