Konferensi Republik di UGM Soroti Ruang Sipil yang Menyempit

RATUSAN organisasi masyarakat sipil, aktivis, hingga akademikus berkonsolidasi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Sabtu, 30 Mei 2026. Mereka menggelar Konferensi Republik untuk merefleksikan pelbagai pemikiran terhadap kondisi negara hari ini.

Sekretaris Umum Panitia Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, menjelaskan forum sehari penuh itu menyoroti ruang sipil yang kian menyempit. Dia menuturkan Konferensi Republik berkesimpulan perlu ada upaya kolektif untuk menyelamatkan ruang sipil tersebut.

"Masyarakat sipil Indonesia merasa perlu untuk mengorganisasikan dan mengkonsolidasikan diri untuk memastikan ruang sipil yang menyempit kembali menjadi ruang bagi warga," kata dia ketika dihubungi pada Ahad, 31 Mei 2026.

Menurut dia, menyempitnya ruang sipil menjadi persoalan pokok yang sedang dihadapi Indonesia di rezim pemerintahan Prabowo Subianto ini. Ruang sipil makin menyempit, ujar dia, terlihat dari tidak adanya ruang deliberasi publik, praktik demokrasi prosedural, hingga partisipasi formalistis.

"Yang diakibatkan karena represi negara yang melihat kritik dan masukan publik sebagai ancaman," ucap Yanuar.

Yanuar mengatakan ruang ekspresi dan berjejaring sesama warga sipil dibutuhkan untuk membentuk masa depan bangsa. Selain itu, Indonesia dinilai tengah dilanda persoalan lantaran tidak maksimal dalam menjalankan pembangunan.

Yanuar mengatakan lemahnya kapasitas negara melakukan pembangunan disebabkan karena masifnya konflik kepentingan dan inkompetensi pemerintah. "Termasuk akibat dari matinya meritokrasi dan teknokrasi, serta korupsi meluas," ucap pendiri Nalar Institute ini.

Dalam keterangan terpisah, Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan ruang refleksi untuk pemikiran yang selama ini tersebar di berbagai gerakan. Konferensi ini akan mempertemukan, mempertegas, dan mengubah pemikiran tersebut menjadi kehendak kolektif yang terorganisir.

"Forum ini sejatinya ialah meneruskan panggilan sejarah. Republik ini digerakkan kehadirannya oleh civil society jauh sebelum negara hadir. Makanya, kerapatan civil society harus kembali dihadirkan sebagai poros yang turut aktif berkontribusi bagi hitam-putihnya Republik," kata mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Mei 2026.

Menurut Sudirman, sejarah telah mencatat masyarakat sipil selalu menjadi suluh terdepan bagi rakyat dan perubahan zaman, termasuk penggerak utama menuju kemerdekaan. Padahal, kata dia, kemunculan gerakan masyarakat sipil adalah konsekuensi tak sengaja dari politik etis.

Adapun sejumlah tokoh, akademikus, hingga aktivis yang hadir seperti Jaleswari Pramodhawardani dari Lab 45, Andi Widjajanto selaku eks-Gubernur Lemhannas, Arie Sujito sebagai Sosiolog FISIPOL UGM, Romo Leo Kleden dari IFTK Ledalero, Alissa Wahid dari Jaringan Gusdurian, Zainal Arifin Mochtar selaku Guru Besar HTN UGM, Bhima Yudhistira dari CELIOS, Titi Anggraini dari Perludem, Victoria Fanggidae dari The Prakarsa, Chandra Hamzah sebagai eks-Komisioner KPK, dan Yanuar Nugroho dari Nalar Institute.

Terdapat tujuh panel yang dibagi untuk membahas sejumlah isu tema di forum Konferensi Republik ini. Di antaranya pembahasan mengenai model institusionalisasi partisipasi publik, strategi konsolidasi nasional civil society, keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi, supremasi hukum dan anti-korupsi, krisis ekologi dan batas-batas pertumbuhan, demokratisasi pengetahuan, hingga model kewargaan aktif dan deliberatif.