Komisi I DPR Dukung Komunikasi RI dengan Negara-negara Tetangga Diperkuat

Ilustrasi(Dok. )

WAKIL Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dave Laksono mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada negara tetangga yang melayangkan nota protes resmi terkait dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Pernyataan ini merespons kekhawatiran mengenai potensi ketegangan diplomatik akibat kabut asap lintas batas yang kerap menjadi isu sensitif di kawasan Asia Tenggara. Dave menyebutkan bahwa komunikasi dengan negara-negara anggota ASEAN tetap terjaga.

“Sejauh informasi yang saya terima, belum ada konfirmasi mengenai adanya nota protes resmi dari Malaysia maupun Singapura kepada Indonesia,” ujar Dave Laksono di Jakarta, Sabtu (22/8).

Meski belum ada protes resmi, Dave menekankan bahwa pemerintah tidak boleh lengah. Ia meminta penguatan upaya pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu untuk menghindari eskalasi menjadi permasalahan lintas batas (cross-border issue).

Beberapa poin utama yang ditekankan Dave Laksono meliputi:

• Deteksi Dini dan Pemadaman: Memperkuat operasi udara dan darat di titik panas (hotspot).
• Pengawasan Lahan: Memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan.
• Penegakan Hukum: Menindak tegas pihak-masing yang terbukti memicu kebakaran.
• Koordinasi Pusat-Daerah: Memastikan sinergi di wilayah dengan potensi karhutla tinggi.

“Dengan komunikasi yang baik, kita dapat memastikan persoalan ini ditangani secara proporsional dan tidak berkembang menjadi persoalan diplomatik,” tambahnya.

Sorotan Ketua DPR dan Respons Kemlu

Sebelumnya, pada Jumat (21/8), Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan catatan kritis terkait dampak kabut asap di Kalimantan yang dilaporkan telah menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan. Puan mengingatkan pemerintah agar bergerak cepat sebelum negara sahabat melayangkan keberatan resmi.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Juru Bicara Vahd Nabyl A. Mulachela menyatakan bahwa pemerintah terus memanfaatkan mekanisme ASEAN yang ada untuk menanggulangi dampak karhutla secara regional.

Pihak Status/Tindakan

Komisi I DPR	Mengonfirmasi belum ada nota protes resmi dari Malaysia/Singapura.
Ketua DPR RI	Menyoroti sekolah di Malaysia yang libur akibat asap Kalimantan.
Kemlu RI	Koordinasi aktif melalui mekanisme ASEAN sejak 13 Agustus.
Singapura	Meminta warga waspada terhadap dampak kabut asap.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan empat unit helikopter pengebom air (water bombing) untuk memperkuat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Keputusan ini diambil guna merespons eskalasi kebakaran yang memerlukan penanganan cepat dari udara.

"Kita tambahin empat (helikopter water bombing)," ujar Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi di Posko Aju Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Sabtu (22/8).