3 hours ago
2
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung .(Antara)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan layanan dasar warga di tengah langkah efisiensi anggaran.
Sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga transportasi dipastikan tetap berjalan demi menekan kesenjangan sosial di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menyurutkan pemenuhan hak-hak publik warga Jakarta.
“Saya menyampaikan beberapa hal di antaranya adalah hal yang berkaitan dengan bagaimana Jakarta yang sedang membangun ini untuk bisa menyelesaikan transportasinya, persoalan kesehatannya, pendidikannya, dan tentunya masalah-masalah sosial,” ujar Pramono, Sabtu (22/8).
Di bidang pendidikan, keberlanjutan program bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program sekolah swasta gratis bagi keluarga prasejahtera terus diprioritaskan.
TRANSISI PEMBANGUNAN
Selain melanjutkan program bantuan warga, Pemprov DKI Jakarta fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur warisan pemerintahan sebelumnya.
Langkah ini mencakup pembongkaran tiang monorel, penataan kawasan Rasuna Said, pembangunan jembatan penghubung Jakarta International Stadium (JIS) ke Ancol, hingga alih fungsi lahan Sumber Waras.
“Jadi Sumber Waras akan menjadi rumah sakit internasional dan saya sudah menyampaikan pada pemerintah pusat, mudah-mudahan ini segera bisa kita groundbreaking pada bulan-bulan ke depan ini,” tegas Pramono.
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI
Pada sektor transportasi, perluasan integrasi moda umum terus dikejar. Pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai kini telah selesai dan dijadwalkan resmi beroperasi pada 26 Agustus 2026.
Tahap berikutnya akan melanjutkan rute hingga Dukuh Atas untuk memperluas daya jangkau armada massal.
“Konektivitas transportasi publik di Jakarta sekarang sudah mencapai 93%,” kata Pramono.
Gubernur mengimbau warga untuk semakin aktif memanfaatkannya demi menekan angka kemacetan dan polusi udara.
Guna menopang pembiayaan seluruh proyek infrastruktur tersebut tanpa membebani APBD, Pemprov DKI mengoptimalkan skema pembiayaan kreatif (creative financing), termasuk memanfaatkan dana kewajiban koefisien lantai bangunan (KLB).
Tak hanya pembangunan fisik, Pramono mengapresiasi partisipasi elemen masyarakat dan lembaga keagamaan dalam mendukung pengelolaan lingkungan, seperti gerakan memilah sampah dari sumbernya. (Ant/P-2)
