Ketum PP Japto Soerjosoemarno Bungkam Seusai Diperiksa KPK

KETUA Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno bungkam setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 30 Juni 2026. Japto tak menggubris pertanyaan awak media terkait kasus dugaan gratifikasi penerbitan izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Japto hanya merespons pertanyaan wartawan seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 yang tengah bergulir saat ini. Japto menyebutkan negara yang ia dukung dalam kompetisi sepak bola internasional itu yakni Brasil. "Saya pegang Brasil," kata Japto saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa sore.

Japto menjalani pemeriksaan di KPK selama enam jam. Ia datang ke kantor lembaga antirasuah pukul 9.40 WIB dan baru keluar dari ruang pemeriksaan di lantai dua gedung Merah Putih KPK pukul 15.35 WIB.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik di lembaganya tengah mendalami keterangan Japto tentang dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di kasus gratifikasi penerbitan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Termasuk, dugaan sejumlah aset yang dimiliki para tersangka di kasus ini.

"Untuk pemanggilan saudara JPT, hari ini penyidik kembali menjadwalkan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi," ucap Budi.

Sebelumnya, KPK memeriksa Japto dalam dugaan gratifikasi penerbitan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tersangka korporasi pada pada 3 Juni 2026. Saat itu, penyidik juga memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan pengusaha Robert Priantono Bonosusatya.

Selain itu, penyidik KPK turut memanggil Staf Bagian Keuangan PT Alamjaya Barapratama Yospita Feronika Br Ginting, Direktur PT Kaltim Global Indonesia Dharma Setyawan, pengusaha Mohn Said Amin, advokat Noval Elfarveisa, dan mantan Direktur PT Kaltim Global Indonesia Febby Sagitan.

Penyidik KPK sebelumnya telah memeriksa Robert Bonosusatya pada Kamis, 2 April 2026. Saat itu, penyidik mendalami dugaan pungutan terhadap perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kutai Kartanegara. Dugaan pungutan tersebut berkaitan dengan jalur lintas, termasuk terminal pengangkutan batu bara (hauling).

Japto Soerjosoemarno juga pernah menjalani pemeriksaan pada awal Maret 2026. Ketika itu, penyidik mendalami informasi mengenai pembagian hasil pertambangan batu bara dari tersangka korporasi PT Alamjaya Barapratama.

Pada 4 Februari 2025, penyidik KPK menggeledah rumah Japto di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita uang tunai senilai Rp 56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik, serta 11 unit mobil, antara lain Jeep Gladiator Rubicon, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Colt, dan Suzuki.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka dugaan gratifikasi metrik ton produksi batu bara yang melibatkan Rita Widyasari. KPK mengumumkan status tersangka ketiga korporasi itu pada Februari 2026.

Ketiga perusahaan tersebut ialah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.

KPK menduga ketiga perusahaan itu bersama Rita Widyasari menerima gratifikasi. Pada 2017, pengadilan telah menghukum Rita karena menerima gratifikasi sebesar Rp 110,72 miliar terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam perkara tersebut, Rita terbukti mematok tarif antara US$ 3,3 hingga US$ 5 per metrik ton batu bara yang diambil perusahaan tambang di wilayah tersebut.

Pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Rita pada 2017. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang, KPK telah menyita 91 unit kendaraan dan berbagai barang bernilai ekonomis lainnya. Penyidik juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi serta 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Sebagian besar barang sitaan tersebut kini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara KPK di Cawang, Jakarta Timur, serta di sejumlah lokasi lain di Samarinda, Kalimantan Timur, untuk keperluan perawatan.