Ketua MPR Muzani: Saya Pergi ke Iran sebagai Utusan Khusus Prabowo

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani menyatakan rencananya menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Iran merupakan penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa tugas itu tidak berkaitan dengan jabatannya di MPR maupun statusnya sebagai kader Partai Gerindra.

“(Saya pergi) sebagai utusan khusus Presiden," kata dia di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026.

Muzani menceritakan, ia menerima kabar dari Menteri Luar Negeri Sugiono ihwal rencana keberangkatan mereka sebagai delegasi dari pemerintah Indonesia. Menurut dia, saat dihubungi Sugiono belum ada informasi yang jelas mengenai status perwakilannya.

“Pada saat itu enggak terlalu jelas, tapi diminta untuk mewakili bangsa dan rakyat Indonesia untuk berangkat ke Iran dalam acara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei,” kata Sekretaris Dewan Pembina Gerindra ini.

Rencananya, Muzani dan Sugiono akan bertolak ke Kota Masyhad, Iran, pada Kamis, 9 Juli 2029. Kementerian Luar Negeri tengah mengatur rincian keberangkatan mereka sambil berkoordinasi dengan Pemerintah Iran.

Agenda itu mendapat sorotan dari Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto yang mempertanyakan dasar instruksi Prabowo kepada Muzani. Pria yang dipanggil Bambang Pacul itu menuturkan, pimpinan MPR memiliki posisi yang setara dengan presiden sehingga tidak bisa saling memerintah.

Muzani pun setuju bahwa MPR dan presiden adalah lembaga negara yang memiliki kedudukan sejajar. Namun, sebagai kepala negara, dia menilai sah-sah saja Prabowo mengutusnya untuk terbang ke Iran. Apalagi Prabowo memiliki pertimbangan tertentu.

“Kepala Negara itu memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan siapa saja yang bisa dianggap layak untuk mewakili negara. Nah dalam kasus ini tentu pertimbangan-pertimbangannya tentu pertimbangan Presiden,” kata dia.

Muzani mempersilakan masyarakat untuk bertanya kepada Istana mengenai alasan ia dipilih sebagai salah satu delegasi. Terlepas dari perdebatan yang muncul, dia mengatakan bahwa pandangan-pandangan yang berkembang di masyarakat tetap penting dijadikan pertimbangan presiden dalam mengambil keputusan.

Sebelumnya Bambang Pacul mengatakan tidak ada mekanisme yang memperbolehkan seorang presiden memberi perintah kepada ketua MPR. Dia mengatakan itu saat merespons unggahan Instagram Muzani yang mengaku dikirim ke Iran sebagai Ketua MPR.

Menurut Bambang, relasi antara presiden dan MPR merupakan hubungan antarlembaga tinggi negara yang tidak bisa saling memerintah. Seorang presiden, kata dia, bisa meminta pendapat MPR melalui rapat konsultasi tapi tidak dapat memberi komando langsung.

Bambang mengaku ia belum mendapat informasi mengenai bagaimana Muzani dipilih untuk menjadi salah satu delegasi ke Iran. Namun, salah satu alasan yang memungkinkan Muzani terpilih bisa jadi karena statusnya sebagai kader Partai Gerindra.

“Kalau bahwa itu sebagai kader, bisa. Tapi kalau sebagai Ketua MPR, berbeda,” ucap dia di DPR, Selasa.

Meski begitu ia enggan menyebut ada pelanggaran dalam penunjukkan Muzani sebagai perwakilan Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir ke Ali Khamenei.

“Saya hanya menyatakan bahwa tata beracara di dalam ketatanegaraan kita, sesama lembaga tinggi negara rapat pimpinannya bersifat konsultatif. Tidak ada prosedur memerintahkan,” tutur Bambang.

Khamenei gugur dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menyasar kediamannya pada 28 Februari. Ia tewas bersama anak perempuannya, menantu lelaki dan perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan yang masih balita. Putra lelakinya, Mojtaba Khamenei, yang terluka dalam serangan itu, kemudian dipilih menjadi Pemimpin Tertinggi Iran menggantikan ayahnya.

Seperti dilaporkan Anadolu, rangkaian upacara pemakaman itu resmi dilangsungkan pada Sabtu 4 Juli 2026 di Kompleks Mosalla Imam Khamenei. Juru bicara panitia pemakaman Iran mengatakan jadwal resmi prosesi pemakaman masih berpeluang mengalami perubahan. Meskipun upacara penghormatan publik utama dilangsungkan pada Sabtu pagi.