Kepala BGN Serahkan Kasus Keracunan MBG ke Polisi

Santri mengalami keracunan makanan mendapatkan perawatan medis di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo.(Antara)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait dugaan tindak pidana dalam kasus gangguan kesehatan yang terjadi setelah konsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada aparat penegak hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis malam. Ia menekankan bahwa penentuan ada tidaknya unsur pidana merupakan kewenangan penuh kepolisian.

“Pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat penegak hukum,” ujar Sudaryono.

Berdasarkan laporan yang diterima BGN, Sudaryono mengungkapkan bahwa sejumlah kasus gangguan kesehatan tersebut saat ini telah memasuki tahap penyidikan. Meski demikian, ia tidak merinci secara detail lokasi spesifik maupun kasus mana saja yang sudah naik ke tahap tersebut.

“Apakah ada yang tersangka atau tidak? Kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan,” imbuhnya.

Sejauh ini, laporan mengenai gangguan kesehatan yang diduga terjadi setelah mengonsumsi menu MBG tercatat di beberapa wilayah, antara lain Sidoarjo (Jawa Timur), Agam (Sumatera Barat), dan Lasem (Jawa Tengah). Terkait kasus di Sidoarjo, Kepala BGN sebelumnya sempat mengakui adanya unsur kelalaian dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menyikapi rentetan kejadian tersebut, Sudaryono memastikan BGN tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Ia mengaku terpukul atas insiden yang terjadi, namun berkomitmen untuk melakukan perbaikan sistemik.

“Tentu kami sangat terpukul sebetulnya, tapi kami tidak boleh menyerah. Insyaallah ini kami perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, penataan keuangannya, dan lain sebagainya,” pungkas Sudaryono.