1 week ago
12
Seminar Nasional Menuju Resiliensi Berkelanjutan sebagai rangkaian persiapan menuju The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026 di Jakarta, Selasa (30/6).(Dok BNPB)
Indonesia tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Konferensi Dunia Pengurangan Risiko Bencana tahun 2030. Untuk itu, tengah disiapkan rancangan Kerangka Nusantara untuk Resiliensi Berkelanjutan yang akan dibawakan pada acara itu. Salah satu fokus utama pada konferensi itu adalah, tidak ada satu pun pihak yang tertinggal dalam membangun masa depan yang aman dan berkelanjutan, termasuk bagi masyarakat di wilayah dan komunitas yang paling kecil kontribusinya terhadap penyebab krisis, namun paling terdampak dari risiko bencana. Karena, mereka juga sekaligus paling terbatas kapasitas dan sumber dayanya untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih.
Topik itu dikupas dalam Seminar Nasional Menuju Resiliensi Berkelanjutan di Jakarta, yang menjadi rangkaian awal menuju Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026. Seminar itu mengusung tema "Mengintegrasikan Agenda Perubahan Iklim, Penanggulangan Bencana, dan Pembangunan Berkelanjutan melalui Penyelarasan Paris Agreement, Sendai Framework, dan Sustainable Development Goals untuk Memperkuat Arsitektur Global Pasca-2030. GFSR 2026 akan diselenggarakan pada 9-10 September 2026 di Jakarta, Indonesia, sebagai rangkaian kegiatan The 5th Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference (ADEXCO) 2026 yang juga menjadi bagian dari Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026.
Forum ini akan mengupas berbagai isu dan antisipasi pada perubahan iklim, risiko bencana, dan tantangan pembangunan berkelanjutan semakin nyata dirasakan di berbagai wilayah. Dampaknya adalah kerentanan meningkat, serta ruang fiskal yang semakin terbatas. Topik yang dikupas pada konferensi global itu adalah Global Resilience Recharged, From Fragmented Action to Aligned Impact, menegaskan bahwa kerangka kerja dan komitmen global telah tersedia, namun diperlukan penguatan energi kolektif, koherensi, dan akuntabilitas agar kerangka tersebut dapat menghasilkan dampak yang nyata.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati menjelaskan, rangkaian Road to GFSR 2026 dirancang untuk membangun kesinambungan pembahasan, mulai dari refleksi atas pengalaman dan pembelajaran, penguatan integrasi antar agenda, hingga penyelarasan kebijakan dan implementasi.
“Resiliensi yang dibangun adalah yang lebih terpadu, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Raditya dalam rilis BNPB.
Ia menegaskan, perubahan iklim, risiko bencana, dan pembangunan berkelanjutan bukan lagi tantangan yang terpisah, melainkan risiko sistemik yang saling berkaitan dan berpotensi menggerus capaian pembangunan yang telah diraih. Oleh karena itu, tiga agenda global utama, yaitu Perjanjian Paris 2015, Kerangka Kerja Sendai 2015–2030, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu diintegrasikan dalam satu gerakan terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh, ekonomi yang berketahanan, dan lingkungan yang lestari bagi generasi sekarang maupun mendatang. Konsep Resiliensi Berkelanjutan mulai diperkenalkan oleh Indonesia pada Pertemuan Platform Global Pengurangan Risiko Bencana di Bali pada 2022. Sejak saat itu, dukungan terhadap konsep tersebut terus berkembang di tingkat regional maupun global, mulai dari Deklarasi Pemimpin ASEAN 2023, pengakuan dalam forum G20, hingga dimuat secara resmi dalam dokumen hasil Pertemuan Platform Global Pengurangan Risiko Bencana di Jenewa pada 2025.
Raditya menyampaikan bahwa terdapat lima pilar utama dalam mewujudkan Resiliensi Berkelanjutan, yaitu tata kelola yang baik, investasi berkelanjutan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan infrastruktur yang tangguh, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana, terdampak perubahan iklim, memiliki keterbatasan ekonomi, dan mengalami ketimpangan akses terhadap layanan dasar, periode ini menjadi sangat penting untuk memastikan tersedianya perlindungan, kapasitas adaptasi, serta dukungan pemulihan yang lebih memadai.”
Tantangan yang dihadapi adalah agenda yang masih sering berjalan secara terpisah dengan sistem tata kelola, mekanisme pembiayaan, mandat kelembagaan, sistem data, indikator, dan pelaporan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Dengan demikian, komitmen dan ambisi tak lagi jadi persoalan, melainkan komitmen nasional untuk melakukan koherensi, penyelarasan, dan efektivitas implementasi.
Menjawab tantangan tersebut, lanjut Raditya, Indonesia memperkenalkan dan mengembangkan konsep Resiliensi Berkelanjutan yang menempatkan aksi iklim, pengurangan risiko bencana, dan pembangunan berkelanjutan sebagai satu kesatuan agenda yang terintegrasi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pada Seventh Session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali pada tahun 2022. Gagasan utama Resiliensi Berkelanjutan adalah bahwa ketiga agenda tersebut perlu dipahami dan dilaksanakan sebagai satu upaya terpadu, tidak diperlakukan sebagai agenda yang berdiri sendiri, berjalan melalui mekanisme yang terpisah, atau saling bersaing dalam perencanaan dan penganggaran. Sebaliknya, ketiganya perlu menjadi dasar bersama dalam perumusan kebijakan, penentuan prioritas pembangunan, pengalokasian sumber daya, dan pelaksanaan program di tingkat nasional maupun daerah.
Konsep ini menempatkan manusia dan konteks lokal sebagai pusat perhatian, sekaligus memperkuat tata kelola, investasi, infrastruktur, ilmu pengetahuan, teknologi, serta kapasitas kelembagaan sebagai elemen pendorong. Melalui konsep ini, pembangunan tidak hanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan dan pemenuhan target sektoral, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses pembangunan bersifat berbasis risiko, inklusif, adaptif, dan memiliki daya tahan jangka panjang terhadap berbagai bentuk guncangan dan tekanan. Gagasan ini telah memperoleh pengakuan internasional yang luas melalui Bali Agenda for Resilience, UN Midterm Review of the Sendai Framework, G20 Disaster Risk Reduction Working Group, serta ASEAN Leaders' Declaration on Sustainable Resilience.
Seminar menghadirkan partisipasi luas dari berbagai pemangku kepentingan kunci di tingkat nasional, termasuk perwakilan kementerian/lembaga terkait diplomasi global, perubahan iklim, penanggulangan bencana, pembangunan berkelanjutan, pembiayaan, dan implementasi kebijakan. Dari sisi non-pemerintah, turut hadir organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga riset, sektor swasta, komunitas, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan ketiga agenda global tersebut. Pelaksanaan seminar dirancang melalui kombinasi paparan strategis high level, Facilitated Focus Group Discussion, pleno penyelarasan, serta perumusan rekomendasi.
Raditya menjalaskan, pada sesi Facilitated Focus Group Discussion mempertemukan perspektif, pengalaman, dan pembelajaran dari berbagai pemangku kepentingan melalui diskusi dalam dua kelompok utama antara pemerintah dan non-pemerintah untuk membahas isu prioritas, tantangan, praktik baik, kesenjangan, serta kebutuhan penyelarasan data, indikator, koordinasi, dan kolaborasi. Seminar ini diharapkan menghasilkan tiga keluaran utama, yaitu pemetaan isu strategis dan kebutuhan penyelarasan antar-agenda, rangkuman praktik baik, pembelajaran, dan peluang kolaborasi, serta rumusan rekomendasi strategis dan agenda tindak lanjut untuk memperkuat penyelarasan Paris Agreement, Sendai Framework, dan SDGs menuju resiliensi berkelanjutan.
Hasil pembahasan seminar ini tidak hanya menjadi masukan awal bagi penyelenggaraan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience 2026, tetapi juga diharapkan menjadi bahan referensi untuk pelaksanaan kegiatan serupa di ASEAN, termasuk penguatan strategi implementasi ASEAN Leaders' Declaration on Sustainable Resilience.
Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan Kementerian Keuangan Boby Wahyu Hernawan menegaskan, seminar ini akan memastikan bahwa berbagai praktik baik, pembelajaran, dan tantangan implementasi dapat dirumuskan menjadi rekomendasi yang relevan, aplikatif, dan mampu memperkuat arah kebijakan nasional maupun global. (X-6)
