Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma meninjau rumah warga yang rusak akibat di Flores beberapa Waktu lalu.(Dok Humas Pemprov NTT)
Hampir 50 persen dari Rp40 miliar dana bantuan Presiden yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk penanganan dampak gempa telah disalurkan melalui sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), untuk selanjutnya disalurkan ke lapangan.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengatakan percepatan penyaluran dilakukan setelah pemerintah daerah mengikuti rapat secara daring yang dipimpin langsung Presiden. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah diminta segera menyalurkan bantuan yang tersedia kepada masyarakat terdampak.
“Sudah rapat online yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Bapak Menteri Dalam Negeri sudah menekankan agar semua bantuan-bantuan yang ada itu segera disalurkan,” kata Johni, Rabu (9/9).
Menurut Johni, bantuan yang disalurkan mencakup dana maupun berbagai kebutuhan untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak di lapangan, seperti makanan, terpal, matras dan selimut.
“Bantuan berupa barang, makanan, terpal, matras atau apa, selimut. Dan juga bantuan dana dari Presiden yang Rp40 miliar untuk provinsi dan Rp20 miliar untuk delapan kabupaten itu supaya segera disalurkan, jangan disimpan-simpan, jangan ditahan-tahan,” jelasnya.
Untuk mempercepat penyaluran, dana bantuan Pemprov NTT diteruskan melalui OPD yang memiliki tugas dan program berkaitan dengan penanganan dampak bencana, seperti BPBD, dinas kesehatan, dinas pendidikan, pemberdayaan masyarakat.
Selainitu, Presiden Prabowo juga memberikan dukungan Rp20 miliar untuk masing-masing delapan kabupaten, sehingga total dukungan dana untuk Pemprov NTT dan delapan kabupaten mencapai Rp200 miliar.
Johni mengatakan distribusi bantuan pada awal bencana menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Namun, proses penyaluran terus berjalan seiring dengan penanganan yang dilakukan pemerintah.
“Saya harapkan tentu sekarang ini semuanya sudah mendapatkan bantuan. Kalau di hari-hari pertama, kedua, mungkin masih ada beberapa bantuan itu kita maklum karena berbagai kendala-kendala di lapangan. Tapi sekarang saya rasa semuanya sudah mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Dukungan bagi masyarakat terdampak, kata Johni, juga datang dari berbagai pihak di luar pemerintah daerah. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat, kementerian, pemerintah provinsi lain, komunitas hingga perusahaan nasional.
“Perhatian dari Presiden, dari semua bantuan, dari menteri-menteri, dari provinsi-provinsi lain, bahkan komunitas lain, dari komunitas-komunitas, dari perusahaan-perusahaan nasional. Ini juga sudah memberikan bantuan,” katanya.
Berbagai dukungan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani proses pemulihan dan secara bertahap kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
Rumah Rusak Mendapat Dukungan
Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa. Johni mengatakan skema dukungan untuk rumah terdampak tersebut telah disampaikan dalam rapat bersama Presiden. Kepala BNPB juga telah menyampaikan mengenai dukungan pemerintah untuk pembangunan kembali rumah warga.
“Dalam rapat dengan Bapak Presiden juga sudah disampaikan oleh Kepala BNPB, ini akan ada penggantian atau dukungan dana untuk pembangunan,” katanya.
Untuk rumah kategori rusak ringan, dukungan yang diberikan sebesar Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang sebesar Rp30 juta. Sementara rumah dengan kategori rusak berat akan dibangun oleh BNPB.
Johni berharap masyarakat dapat menjalani masa pemulihan dengan tetap memperhatikan informasi dan arahan pemerintah. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kondisi pascabencana.
“Jadi masyarakat tenang, jangan risau, jangan resah. Jalani kembali seperti biasa, sambil tetap waspada dan ikuti instruksi arahan dari pemerintah maupun dari BNPB, BPBD yang menyampaikan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh masyarakat," ujarnya. (H-2)


















































