1 day ago
1
Konferensi pers program Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT) Tahun 2026.(MI/Ervan Masbanjar)
MENGHADAPI tantangan fenomena El Nino musim kemarau ekstrem, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), telah membentuk Tim Penanganan Bencana Kekeringan dampak El Nino dengan melibatkan seluruh instansi terkait baik unsur pemerintah, TNI, Polri BUMN, BUMD dan Swasta serta komunitas masyarakat.
Demikian ditegaskan, Tohar Sekda PPU selaku penanggung jawab Tim, saat konferensi pers program Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT) Tahun 2026, Sabtu (25/7) di Penajam, terkait persoalan ini pihaknya baru-baru ini telah melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait khusus antisipasi menghadapi musim kemarau ekstrem yang sering kali diwarnai dinamika cuaca yakni ini Godzilla El Nino.
“Saat ini pemerintah PPU tengah merancang dan menyiapkan penetapan status Siaga Darurat apabila situasi dan kondisi alam memaksa,” tukasnya.
Penetapan status siaga darurat tersebut, jelasnya, kebijakan itu didasarkan pada referensi empiris di lapangan, seperti penurunan debit air baku, peningkatan suhu panas yang memicu kerawanan kebakaran lahan dan properti, serta rilis prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Dikatakannya, ketika status siaga darurat resmi ditetapkan oleh kepala daerah, pengerahan bantuan tidak hanya dibebankan pada dinas otonom, melainkan melibatkan seluruh unsur yang memiliki sumber daya, termasuk instansi vertikal, pihak swasta, lembaga, dan BUMN/BUMD.
”Seluruh sumber daya di daerah baik berasal dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, BUMD dan swasta kita libatkan dalam status darurat itu,” tegas Tohar.
Ia mengungkapkan, adapun langkah taktis yang disiapkan adalah mengidentifikasi seluruh unit kerja, badan hukum, maupun pihak swasta yang memiliki armada pengangkut air untuk menjadwalkan untuk pendistribusian air bersih secara berkala, ke sektor-sektor wilayah yang padat penduduk maupun kawasan komunal.
”Kebijakan-kebijakan yang dirancang ini, merupakan bentuk tanggung jawab pimpinan dan pemerintah daerah dalam menyikapi situasi serta kondisi lapangan yang ada, demi memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak atas layanan air bersih,” sebut Tohar.
Ditempat sama, Direktur Perumda AMDT, Abdul Rasyid, mengatakan pihaknya yang juga menjadi bagian dari Tim Penanganan Bencana Kekeringan El Nino tersebut berkomitmen untuk mendukung aksi tersebut, dimana tugasnya utamanya untuk menyediakan air bersih.
Dibeberkan Rasyid, berdasarkan mapping pihaknya hanya ada tiga titik utama wilayah atau lokasi penyediaan air bersih selama musim kemarau, lokasi pertama berada di Kecamatan Sepaku yang dapat memanfaatkan Bendungan Sepaku Semoi dengan intake Sepaku. Lokasi kedua waduk di Kecamatan Waru dan terakhir waduk di Maridan.
Sementara itu, lanjutnya, untuk di luar tiga wilayah tersebut seperti Lawe-lawe, Babulu, dan Sotek ketersediaan air bersih tidak disediakan. Kondisi embung di luar wilayah tersebut dipastikan kering.
Ia mencontohkan, pada musim kemarau tahun 2019 lalu, debit air telah di wilayah tersebut, turun hampir 80% dan pompa yang ada sudah dalam kondisi menggantung.
Dituturkannya, pemerintah telah bersepakat dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Instansi terkait, TNI-Polri, dan lainnya, bahwa seluruh sarana transportasi berupa mobil tangki milik mereka akan dikerahkan untuk menangani permintaan masyarakat yang alami krisis air bersih.
Adapun mekanisme permintaan bantuan air bersih, itu dikoordinasikan melalui kelurahan masing-masing, contohnya permohonan yang sudah diterima pihaknya dari Kelurahan Sepaku. Untuk pengiriman air bersih ke Sepaku menggunakan mobil pemadam kebakaran dan dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU.
“Untuk penanggung jawab lapangan untuk penanganan kemarau ini adalah Kepala Pelaksana BPBD PPU, sehingga seluruh surat dan penanganan diarahkan ke BPBD, sementara kami bertugas menyediakan sumber airnya,” pungkasnya. (EM/E-4)
