3 weeks ago
6
Ilustrasi(Dok istimewa )
GURU Besar Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof. Syafruddin Karimi, menegaskan bahwa maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi penyebab utama rendahnya tingkat produktivitas nasional di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam gelaran Konferensi Republik bertajuk "Menatah Republik Konstitusional Sebenarnya" di Universitas Andalas, Padang, Senin (31/8).
Syafruddin menyoroti fenomena KKN saat ini yang tidak lagi hanya terpusat pada pimpinan tertinggi, melainkan telah menyebar ke hampir setiap titik transaksi, mulai dari proyek besar hingga pengurusan izin usaha terkecil. Bahaya paling krusial dari praktik ini adalah timbulnya normalisasi di tengah masyarakat.
"Kalau kita tidak hancurkan KKN, bangsa ini akan collapse. Mari kita potong habis lingkaran setannya," kata Syafruddin.
Ia menambahkan, selama KKN dibiarkan, produktivitas akan terus tertinggal dari angka pertumbuhan yang diklaim pemerintah, serta membuat nilai tukar rupiah rapuh. Mengutip Robert Dahl, ia mengingatkan bahwa demokrasi baru terasa gunanya jika warga mampu produktif secara ekonomi.
Sementara itu, Ekonom Wijayanto Samirin menyoroti adanya disconnect antara data pemerintah dengan realita rakyat. Celah ini dipicu oleh standar indikator statistik yang terlalu longgar, agenda ekonomi yang disetir kepentingan politik, serta lemahnya kapasitas eksekusi program.
Di lain sisi, Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan Media Wahyudi Askar menilai keputusan ekonomi saat ini kehilangan dasar ilmiah (analytical thinking). Lembaga seperti Bappenas dan Kemenkeu diisi orang kompeten, namun kajian mereka jarang dipakai oleh pembuat keputusan.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Prof. Zainal Arifin Mochtar menambahkan ruang publik digital dan fisik makin menyempit, sehingga warga kehilangan alat dasar untuk menagih akuntabilitas dari penguasa yang cenderung otoriter.
Kepala LAB45 Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan kekosongan koreksi melahirkan ekonomi ekstraktif yang mengandalkan pengerukan alam dan pendekatan keamanan. ."Ekonomi ekstraktif dan militerisme hari ini berjalan berpadu, dan yang dikorbankan selalu warga," terangnya.
Ketua Umum Konferensi Republik Sudirman Said menyoroti hilangnya etika kepemimpinan akibat maraknya privatisasi wilayah publik.
"Menjadi pemimpin adalah menjadi pengurus untuk res publica. Oleh sebab milik publik, jangan dibaliknamakan menjadi milik privat, keluarga, atau kelompok," ujar Sudirman.
Konferensi Republik Lahirkan Lima Seruan untuk Pengurus Negara
Dipimpin oleh Presidium Feri Amsari, Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Fadli Ramadhanil, forum ini memformulasikan seluruh keprihatinan narasumber menjadi lima seruan resmi kepada pengurus negara.
Pertama, tegakkan mekanisme seleksi kepemimpinan berbasis rekam jejak dan etika, bukan kedekatan dengan kekuasaan.
Kedua, pulihkan kapasitas negara mengelola ekonomi, bukan sekadar mengganti program setiap kali kekuasaan berpindah tangan.
Ketiga, hentikan perluasan militerisme ke ruang sipil. Keempat, hentikan transaksionalisme negatif dalam pemerintahan, dan lindungi mereka yang menolak diam.
Terakhir, jadikan masyarakat sipil pilar kunci penyelenggaraan republik, bukan sekadar peserta ketika diundang. (E-4)
