3 weeks ago
25
ilustrasi(Antara)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi memberikan penjelasan secara terbuka terkait pernyataannya mengenai kemungkinan 'Percepatan Politik' sebelum Pemilu 2029. Doli menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan spekulasi karena disampaikan Budi Arie saat berada di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, posisi Budi Arie sebagai mantan menteri dan tokoh yang aktif di partai politik membuat pernyataan tersebut memiliki bobot politik tersendiri.
“Pertama, saya kaget juga ya mendengarkan pernyataan Pak Budi Arie, apalagi di sampingnya Pak Jokowi. Karena kan Pak Jokowi adalah seorang Presiden. Pak Budi Arie juga pernah berada di kabinet, jadi menteri, pernah aktif juga di partai politik,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
Doli menegaskan pergantian kepemimpinan nasional harus berlangsung sesuai dengan ketentuan konstitusi. Masa jabatan presiden dan wakil presiden telah ditetapkan selama lima tahun sehingga agenda pergantian kepemimpinan nasional berikutnya seharusnya berlangsung melalui Pemilu 2029. Karena itu, Doli menilai klarifikasi dari Budi Arie penting agar pernyataan mengenai “percepatan politik” tidak berkembang menjadi berbagai tafsir di tengah masyarakat. Ia bahkan khawatir pernyataan tersebut dapat ditafsirkan secara ekstrem sebagai upaya makar atau pengkhianatan terhadap konstitusi apabila tidak segera dijelaskan.
“Saya khawatir kalau tidak segera diklarifikasi, jangan salahkan juga kalau kemudian orang bisa menafsirkan yang sampai hal-hal yang sengeri itu gitu,” jelasnya.
Menurut Doli, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini membutuhkan soliditas dari seluruh elemen politik, termasuk Jokowi. Dukungan tersebut dinilai penting agar pemerintahan dapat menjalankan program dan memenuhi harapan masyarakat.
“Sehingga program ini bisa deliver sampai kepada masyarakat dan kita bisa penuhi harapan-harapannya,” sambung Doli.
Doli memastikan Partai Golkar tetap berada di barisan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029. Ia juga menegaskan partainya akan mengambil sikap apabila terdapat pihak yang berupaya melanggar konstitusi.
“Jadi kalau ada yang pihak yang kemudian akan melakukan upaya pengkhianatan atau pelanggaran terhadap konstitusi, tentu kami berada di depan sebagai pembela konstitusi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati hasil Pemilu 2024 dan tidak mengganggu proses pemerintahan yang sedang berjalan. Menurutnya, pihak yang memiliki agenda untuk maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden sebaiknya menunggu momentum Pemilu 2029.
“Oleh karena itu, saya menyarankan sudahlah ya kita mari committed gitu, konsisten dengan keputusan kita. Kita sudah kemarin melaluinya dengan sebuah mekanisme yang sudah berjalan sekian puluh tahun melalui Pemilu,” ujar Doli.
“Jadi kalau nanti ingin ada agenda politik, apakah mau jadi calon presiden atau mau jadi calon wakil presiden, tunggu nanti saja tahun 2029 sesuai yang diatur dalam konstitusi kita gitu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Polemik mengenai pernyataan “percepatan politik” sebelumnya bermula dari beredarnya video Budi Arie dalam sebuah pertemuan di Jakarta. Dalam video tersebut, Budi Arie menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi nasional dan meminta Projo menyiapkan kemungkinan skenario politik apabila terjadi perubahan situasi sebelum Pemilu 2029.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu juga menyinggung pengalaman perubahan politik pada 1998-1999. Namun, ia tidak menjelaskan secara spesifik maksud dari istilah “percepatan politik” yang disampaikannya.
“Pak, insting saya ini kayaknya nggak sampai 2029,” kata Budi Arie dalam video tersebut.
Pernyataan itu kemudian memicu beragam tafsir di tengah masyarakat. Budi Arie akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui video berdurasi 1 menit 7 detik pada Rabu (26/8).
“Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini, yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” kata Budi Arie.
Ia menegaskan pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadinya dan tidak berkaitan dengan Jokowi.
“Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan, satu, pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. Dua, pernyataan tersebut tidak ada hubungan kaitannya dengan Bapak Joko Widodo,” ujarnya.
Budi Arie juga menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataan tersebut dan menerima segala konsekuensi yang mungkin timbul.
“Tiga, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih, jaga terus persatuan Indonesia,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex
Damanik mengatakan video yang beredar tidak menggambarkan keseluruhan pernyataan Budi Arie. Projo juga tetap menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (E-3)
