Sejumlah narasumber berbicara dalam Road Show Berani Bicara Nuklir yang digelar GTI di Kampus ITB, Bandung.(MI/SUMARIYADI)
SEBAGIAN besar masyarakat di Indonesia sudah bisa menerima keberadaan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Namun, mereka tetap menginginkan adanya informasi yang benar terkait aspek keselamatan yang dikomunikasikan secara transparah.
"Setelah menggelar sosialisasi terkait pembangunan PLTN di Indonesia, beberapa waktu lalu, kami melakukan jajak pendapat. Hasilnya, sebagian besar peserta setuju PLTN dibangun di Indonesia," ungkap Direktur Utama GTI, Reza Putra Nugraha, saat menggelar Roadshow Nasional Berani Bicara Nuklir, di Kampus ITB, Bandung, Senin (31/8).
Dia menambahkan persetujuan masyarakat merupakan modal yang baik untuk membangun PLTN. namun, sosialisasi dan komunikasi publik harus tetap dilakukan berkelanjutan, terutama di wilayah tapak pembangunan PLTN.
Komunikasi dan keterlibatan masyarakat di wilayah tapak, tambahnya, sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan dan pengetahuan. Masyarakat harus mendapat informasi yang cukup. Selain itu, masyarakat juga harus memiliki ruang untuk menyampaikan pertanyaan guna memahami PLTN.
"Masyarakat harus mendapat informasi yang benar terkait manfaat dan risiko pembangunan PLTN," tegasnya.
Di tempat yang sama, Hedwig Lunga Sampe Pajung, Vice President Technology Development and Asset Management PLN Indonesia Power mengungkapkan pengembangan PLTN perlu didukung pemahaman masyarakat melalui komunikasi dua arah yang konsisten, mudah dipahami dan berbasis science.
"Dibutuhkan ruang dialog mengenai manfaat, risiko, teknologi, keselamatan dan pengelolan PLTN. Dengan pendekatan itu, literasi dan kepercayaan masyarakat dapat terus diperkuat," tambahnya.
Dia menyebutkan Indonesia tengah menjalankan transformasi energi untuk memenuhi kebutuhan listrik, menjawab soal keandalan, keamanan pasokan, keterjangkauan, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk itu dibutuhkn sumber energi rendah karbon, yang mampu memasok listrik dengna stabil dan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, tambahnya, nuklir menjadi pilihan strategis yang perlu dikaji dan dipersiapkan secara serius.
"Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berkapasitas total 500 MW. Berlokasi di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung," papar Hedwig.
Keputusan ini, tegasnya, menunjukkan bahwa energi nuklir sudah ditempatkan dalam peta jalan kelistrikan nasional. Untuk itu harus segera dipersiapkan.
"Bagi PLN Indoneisa Power ini amanah dan momentum strategis. Kami harus mempersiapkannya," tegasnya.
TERLALU GEMUK
Di sisi lain, pakar nuklir ITB, Prof Sidik Permana menyoroti soal gemuknya tim Satgas Percepatan Pembangunan PLTN yang dibentuk pemerintah. Dalam NEPIO (Nuclear Energy Program Implementation Organization) itu terdapat 11 kementerian dan 8 lembaga.
"Mereka bertindak sebagai inti, suporting dan komplementer. Tapi, saya sendiri menilai ini perlu dirampingkan," tegasnya.
Sementara saat membuka Roadshow Nasional Berani Bicara Nuklir, Dekan Fakultas MIPA ITB Aep Patah menyatakan nuklir sebagai pilar sudah dibangun Presiden Soekarno sejak 1965. Dia meresmikan Reaktor Triga Mark II di Bandung untuk keperluan riset dan pendidikan.
"Di Indonesia, seharusnya bukan lagi soal berani bicara nuklir, tapi berani mewujudkan PLTN," tegasnya.
Namun, dia sepakat sosialisasi kepada masyarakat masih sangat penting. Masyarakat harus melek keuntungan dan risiko pemanfaatan teknologi nuklir.
"Saya melihat ada dua dimensi terkait upaya mewujudkan pembangunan PLTN di Indonesia. Yang pertama dimensi sosial yang terjadi di masyarakat dan dimensi politik terkait kemauan pemerintah atau negara," tandasnya.
ROAD SHOW KEDUA
Road show di ITB merupakan acara kedua yang dilaksanakan GTI. Sebelumnya, mereka telah menggelar kegiatan serupa di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Menurut Reza Putra Nugraha, keberhasilan pembangunan PLTN tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tapi juga kesiapan masyarakat, SDM, industri, regulasi, serta komunikasi publik yang terbuka dan berbasis ilmu pengetahuan.
Untuk itu, GTI bekerja sama dengan Badan Kejuruan Teknik Nuklir menggelar Road Show Nasional "Berani Bicara Nuklir, Fakta, Risiko, dan Masa Depan PLTN di Indonesia". Acara digelar di Kampus UGM dan ITB.
Road show ini mengajak masyarakat melihat energi nuklir secara utuh berdasarkan fakta ilmiah. Diskusi membahas berbagai aspek penting, mulai dari perkembangan teknologi reaktor modern, hingg peluang keterlibatan industri nasional dalam pembangunan PLTN.
Jika di UGM mengangkat soal kesiapan sumber daya manusia, di ITB diusung soal perspektif teknnologi dan Kesiapan industri. Roadshow menghadirkan sejumlah narasumber.
Di antaranya, Direktur PT Kakiatna Enjinering Indarta Kuncoro Aji, KEtu Departemen TNTF UGM Prof Faridah, serta Komisaris Utama GTI Shirley Oroh.
Narasumber lainnya ialah Guru Besar ITB Prof Zaki Suud, Anggota Dewan Energi Nasional Prof Johni Jonatan Numberi dan Direktur Teknologi Engineering dan Keberlanjutan PT PLN Edwin Nugraha Putra.
"Road Show nasional ini menjadi bagian dari penyusunan White Paper Strategi Komunikasi Publik dalam Mendukung Keberhasilan Rencana Pembangunan PLTN Indonesi. Ini akan menjadi masukan untuk pemerintah dan lembaga terkait," tandas Reza Putra.


















































