4 weeks ago
8
Gambar pengungsi di Sudan.(Xinhua/Wang Guansen)
DUA petugas penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilaporkan gugur setelah patroli rutin mereka disergap oleh kelompok bersenjata tak dikenal di Negara Bagian Jonglei, Sudan Selatan. Insiden mematikan ini memicu kecaman keras dari otoritas internasional di tengah situasi keamanan yang kian tidak stabil di wilayah tersebut.
Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) mengonfirmasi bahwa serangan terjadi saat personel mereka tengah melakukan perjalanan menuju Pajut. Berdasarkan pernyataan resmi UNMISS melalui platform X pada Senin (24/8), penyergapan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dari pihak penjaga perdamaian maupun staf pendukung.
Petugas yang gugur dalam menjalankan tugas tersebut dikonfirmasi berasal dari Ethiopia. Selain dua korban jiwa, serangan ini juga menyebabkan tujuh orang lainnya mengalami luka-luka dengan rincian sebagai berikut:
| Gugur (Penjaga Perdamaian) | 2 | Warga negara Ethiopia |
| Luka-luka (Penjaga Perdamaian) | 3 | Personel UNMISS |
| Luka-luka (Kepolisian Sudan Selatan) | 2 | Personel lokal |
| Luka-luka (Staf Sipil) | 2 | Pegawai sipil PBB |
Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers menyatakan bahwa serangan ini tampaknya telah ditargetkan secara sengaja terhadap konvoi PBB. "Ini adalah bagian dari patroli rutin yang dilakukan PBB untuk membantu mengatasi situasi keamanan yang masih belum stabil di wilayah tersebut," ujar Dujarric.
Kecaman Internasional dan Konteks Konflik
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengecam keras serangan tersebut dan mendesak pihak berwenang untuk segera mengidentifikasi pelaku. PBB saat ini tengah berupaya mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai dalang di balik penyergapan di Jonglei tersebut.
Situasi di kawasan ini diperumit oleh konflik yang lebih luas di negara tetangga, Sudan, yang telah dilanda pertempuran sengit antara Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan angkatan bersenjata Sudan sejak musim semi 2023. Meskipun militer Sudan dilaporkan berhasil merebut kembali Ibu Kota Khartoum pada 2025, kelompok-kelompok pemberontak justru menggencarkan serangan di wilayah selatan dan barat, termasuk Darfur dan Kordofan.
Pada April 2025, kelompok pemberontak bahkan mengumumkan pembentukan pemerintahan sendiri di wilayah yang mereka kuasai. Ketegangan ini terus memicu saling tuduh antara kedua belah pihak terkait pembunuhan warga sipil dan gangguan terhadap misi kemanusiaan internasional di wilayah perbatasan Sudan dan Sudan Selatan. (Sputnik/RIA Novosti/Ant/I-1)
