10 hours ago
1
Ilustrasi(MI/Susanto)
UPAYA meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Bandung menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan. Menurutnya, penanganan maraknya aksi begal perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan penerangan jalan umum (PJU), pengawasan sosial, hingga kolaborasi lintas instansi agar masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman.
Andri menilai meningkatnya tindak kriminal jalanan tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga dipengaruhi sejumlah faktor sosial yang memerlukan perhatian bersama, seperti tingginya pengangguran usia muda, pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang, serta kondisi PJU di sejumlah ruas jalan.
Ia mengingatkan agar bonus demografi Indonesia dapat menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru menghadirkan persoalan baru apabila generasi muda tidak memperoleh kesempatan berkembang secara optimal.
"Jangan sampai bonus demografi berubah menjadi musibah demografi. Salah satu buktinya mulai terlihat sekarang. Anak mudanya banyak, tetapi tidak berkualitas, daya serap lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, sehingga banyak anak muda yang menganggur dan tidak memiliki kemampuan sosial yang memadai," kata Andri dalam keterangannya, Jumat (24/7).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas, termasuk aksi pembegalan yang belakangan kembali menjadi perhatian masyarakat Kota Bandung.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Andri juga menilai pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang perlu terus diperkuat. Ia mengaku prihatin karena masih ditemukan toko yang diduga menjual obat keras secara bebas.
"Saya melihat ada keterkaitan antara kualitas SDM yang rendah, tingginya pengangguran usia muda, kemudian lemahnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Persoalan seperti ini sebenarnya bisa ditangani dengan mudah apabila pemerintah benar-benar serius," ujarnya.
Mendukung Keamanan Kota Bandung
Andri juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan penerangan jalan umum sebagai salah satu langkah preventif untuk mendukung keamanan lingkungan.
Menurutnya, keluhan masyarakat mengenai masih adanya ruas jalan yang minim penerangan telah lama menjadi perhatian publik.
"Sudah menjadi guyonan di media sosial. Ketika ada imbauan agar masyarakat menghindari jalan gelap saat malam hari, netizen justru bertanya, jalan mana di Bandung yang benar-benar terang selain jalan utama. Itu menunjukkan masyarakat memang merasakan kondisi PJU yang masih jauh dari memadai," katanya.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat terus diperkuat, terutama terkait penanganan jalan yang berada di bawah kewenangan berbeda.
"Kalau kemudian dijawab bahwa itu jalan provinsi atau jalan nasional, masyarakat tidak peduli. Yang dibutuhkan adalah koordinasi antarlembaga. Jangan sampai rakyat menjadi korban hanya karena pemerintah saling melempar tanggung jawab," tegasnya.
Andri juga mengingatkan bahwa isu keamanan dan penerangan jalan telah menjadi perhatian masyarakat sejak beberapa tahun terakhir sehingga diperlukan langkah yang lebih terukur dan berkelanjutan.
"Persoalan Bandung gelap dan maraknya kriminalitas bukan terjadi hari ini saja. Sejak 2021 masyarakat sudah ramai menyebut Bandung sebagai Gotham City karena banyak begal dan jalan-jalannya gelap. Pertanyaannya, kenapa persoalan yang menurut saya sederhana ini tidak pernah benar-benar menjadi prioritas?" ujarnya.
Usulkan Penambahan Anggaran PJU dan CCTV Terintegrasi
Dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS dan RKPD Kota Bandung, Andri mengaku telah mempertanyakan alokasi anggaran untuk penerangan jalan umum.
Menurutnya, anggaran sekitar Rp16 miliar masih perlu ditingkatkan apabila pemerintah ingin memperluas cakupan penerangan jalan di seluruh wilayah Kota Bandung.
"Saya mempertanyakan, apakah anggaran sekitar Rp16 miliar cukup untuk membuat seluruh Kota Bandung menjadi terang? Menurut saya tentu tidak cukup. Kalau keamanan masyarakat menjadi prioritas, maka penerangan jalan juga harus menjadi prioritas anggaran," katanya.
Selain itu, Andri mendukung usulan kepolisian mengenai penambahan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik yang dinilai rawan kejahatan.
Ia menilai sistem CCTV akan lebih efektif apabila terhubung secara terpadu antara Pemkot Bandung, Polrestabes Bandung, dan TNI sehingga proses pemantauan maupun respons terhadap kejadian dapat berlangsung lebih cepat.
"Kalau CCTV dipasang, jangan berdiri sendiri. Harus terintegrasi antara pemerintah kota, Polrestabes Bandung, dan TNI sehingga pemantauan bisa dilakukan secara real time dan respons terhadap tindak kriminal menjadi lebih cepat," ujarnya.
Dalam jangka pendek, Andri juga mendorong dukungan terhadap operasi gabungan yang melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat.
Menurutnya, dukungan anggaran operasional diperlukan agar patroli dan operasi pengamanan dapat berjalan secara optimal.
"Pemerintah kota memiliki keleluasaan untuk melakukan pergeseran anggaran. Ini persoalan yang mendesak karena menyangkut keselamatan warga. Operasi gabungan harus didukung penuh agar pemberantasan begal berjalan maksimal," katanya.
Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.
"Saya kurang setuju kalau semuanya dikembalikan kepada masyarakat agar lebih waspada. Yang harus dilakukan pemerintah adalah mendukung penuh kepolisian, memperbaiki seluruh PJU yang mati, memasang CCTV yang terintegrasi, serta memastikan operasi gabungan berjalan secara berkelanjutan. Negara harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat," pungkas Andri. (E-4)
