DKI Bakal Bebaskan Denda dan Keringanan Sewa Rusunawa Bagi MBR

Ilustrasi: Anak-anak bermain di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (26/6/2026).(ANTARA FOTO/Rakha Raditya Yahya)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan mekanisme pembebasan denda keterlambatan bagi warga sebagai salah satu langkah menyelesaikan tunggakan biaya sewa rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di wilayah Ibu Kota.

Berdasarkan data 2025, total nilai tunggakan sewa Rusunawa di DKI Jakarta menembus angka Rp95,5 miliar.

"Eksekutif akan menerapkan mekanisme restrukturisasi, pembebasan denda keterlambatan atau skema keringanan lainnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang benar-benar tidak mampu dan terdampak relokasi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam rapat paripurna di Jakarta, Rabu (26/8).

Langkah tersebut, sambung Rano, bertujuan melindungi warga dari risiko kehilangan tempat tinggal tanpa mengabaikan aspek pembinaan bagi mereka yang secara sengaja melalaikan kewajibannya.

"Hal ini untuk menjaga keberlanjutan aset daerah," kata dia.

Pernyataan Rano tersebut merupakan respons resmi Pemprov DKI terhadap pandangan lima fraksi DPRD DKI Jakarta, yakni Fraksi PSI, PKS, PKB, Golkar, dan NasDem mengenai kebijakan penyelesaian tunggakan sewa Rusunawa.

Keberadaan rumah susun menjadi jawaban atas tingginya kebutuhan hunian warga di tengah keterbatasan lahan dan pesatnya dinamika perkembangan Jakarta.

Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun, Pemprov DKI bersama DPRD DKI memastikan hunian vertikal tersebut tidak sekadar menjadi tempat bernaung, melainkan berorientasi pada penciptaan ekosistem hunian yang layak, terjangkau, aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemprov DKI berharap Raperda tentang Rumah Susun ini dapat segera disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) bersamaan dengan Raperda tentang Pengendalian Penduduk.

(Ant/P-4)