3 weeks ago
13
Ilustrasi(Dok Istimewa)
Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian seiring munculnya perdebatan mengenai arah organisasi relawan politik setelah berakhirnya satu periode pemerintahan.
Kondisi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi politik nasional sekaligus memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap fokus menjalankan agenda pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Aktivis 98 Yulian Paonganan alias Ongen menyoroti keberadaan Projo yang selama ini dikenal sebagai organisasi relawan pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia mempertanyakan konsistensi gerakan organisasi tersebut setelah pergantian pemerintahan.
Menurut Ongen, organisasi relawan seharusnya mampu bertransformasi secara jelas dan berkontribusi positif bagi kehidupan demokrasi, bukan hanya aktif ketika momentum politik menghangat. “Projo itu relawan semu. Ramai ketika ada kepentingan politik, setelah itu tidak jelas arahnya,” ujar Ongen, Rabu (26/8/2026).
Ia menilai citra Projo sebagai organisasi relawan Jokowi membuat kelompok itu masih sulit dilepaskan dari dinamika politik kekuasaan. Menurut dia, fenomena tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan posisi organisasi relawan dalam lanskap politik setelah pergantian kepemimpinan nasional.
Ongen kemudian menggunakan istilah kabinet bayangan sebagai perumpamaan untuk menggambarkan kelompok di luar struktur pemerintahan yang dinilai seolah memiliki pengaruh terhadap arah politik. “Kalau istilah kabinet bayangan yang dibikin Feri Amsari dan kawan-kawan itu, ya maksudnya cuma perumpamaan saja. Jangan dianggap sebagai kabinet resmi pemerintah,” katanya.
Ia menegaskan organisasi relawan tidak memiliki posisi formal dalam struktur kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, menurutnya, pemerintahan harus tetap berjalan berdasarkan mekanisme konstitusional dan mandat rakyat.
“Projo identik dengan relawan Jokowi. Tapi pertanyaannya, setelah era Jokowi, Projo ini sebenarnya mau menjadi apa? Kalau hanya muncul ketika pemilu atau momentum politik, publik juga bisa menilai sendiri,” ujarnya.
Ongen juga mengingatkan agar kelompok relawan tidak menempatkan diri seolah-olah menjadi penentu arah kekuasaan nasional. Menurut dia, sistem politik Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang mandat utama.
“Jangan merasa relawan adalah penentu kekuasaan. Kekuasaan itu ada mekanismenya, ada konstitusinya, dan ada rakyat yang menentukan,” tegasnya.
Dalam konteks pemerintahan saat ini, ia menilai seluruh elemen politik dan masyarakat sipil semestinya memberikan ruang bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan mandat pemerintahan serta agenda pembangunan nasional.
Menurut Ongen, kritik terhadap organisasi relawan juga perlu ditempatkan dalam kerangka penguatan demokrasi. Organisasi yang lahir dari gerakan masyarakat seharusnya dapat menunjukkan konsistensi perjuangan, transparansi sikap, serta kontribusi nyata setelah kontestasi politik berakhir.
“Kalau relawan cuma ramai menjelang pemilu, lalu setelah itu sibuk mencari posisi dan pengaruh, publik berhak bertanya, ini sebenarnya relawan atau kendaraan politik?” pungkasnya. (H-2)
