1 week ago
2
Ilustrasi(MI/NAUFAL ZUHDI)
PENELITI Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menyampaikan beberapa rekomendasi baik jangka pendek hingga jangka panjang yang bisa dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis desil.
“Kalau dalam jangka pendek, kami kira wacana bantuan berbasis desil itu perlu ditunda sampai dengan kemudian datanya itu sudah diperbaiki ataupun lebih clear,” kata Yusuf di Jakarta, Kamis (10/9).
Lebih jauh, Yusuf juga menyebutkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) belum mempublikasikan terkait metodologi yang mereka gunakan dalam penentuan desil.
“Saya kira dalam konteks tadi mengevaluasi bersama metodologinya, saya kira juga perlu dibuka metodologi ke publik supaya bisa diuji secara bersama,” terangnya.
Dirinya juga meminta agar pemerintah lebih proaktif untuk merespons keluhan masyarakat yang mengalami kesalahan dalam klasifikasi desil.
“Mereka juga seharusnya dalam konteks yang ideal mendapatkan langkah proaktif dari pemerintah kalau misalnya perbaikan atau pembaruan datanya itu sudah diterima oleh pemerintah,” tutur dia.
Terkait dengan rekomendasi jangka panjang, Yusuf menyatakan agar pemerintah tidak menggunakan desil sebagai indikator tunggal dalam penyaluran bansos.
“Hal lain kalau kita bicara apa yang perlu dilakukan dalam jangka lebih lama, menengah panjang, saya pikir pemerintah jangan menggunakan desil sebagai indikator tunggal. Saya pikir ada semacam verifikasi dua langkah yang kemudian nanti bisa digunakan oleh pemerintah,” urainya.
Terakhir, Yusuf menyebutkan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memerlukan dasar hukum yang lebih kuat agar penggunaan DTSEN bisa berjalan lebih optimal ke depannya.
“Dan yang terakhir, kita mendorong agar ada semacam registrasi mandiri. Jadi ini sekali lagi tata ideal di mana masyarakat nanti mendaftar secara mandiri dan itu kemudian diperbarui dan itu digunakan pemerintah dalam penyaluran bantuan di berbagai aspek,” tandasnya.(H-2)
